Relawan Sleman Dibekali Ilmu Kebencanaan untuk Keracunan Pangan

Harianjogja.com, SLEMAN—BPBD Kabupaten Sleman menyiapkan relawan kebencanaan agar mampu memberikan penanganan awal pada kasus keracunan pangan, termasuk yang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Sleman, Haris Martapa, menjelaskan bahwa sebelas jenis bencana terbagi dalam kategori alam, non-alam, dan sosial. Keracunan pangan masuk dalam kategori bencana sosial.

“Kebencanaan tidak hanya berasal dari alam. Masalah sosial, kejadian-kejadian di lingkungan, apalagi yang bersifat massal, juga termasuk. Semua ada ilmunya. Karena itu, kami membekali relawan dengan pengetahuan terkait kebencanaan,” kata Haris di Balai RW 04 Padukuhan Timbulrejo, Maguwoharjo, Senin (17/11/2025) malam.

Ia mengaku tidak menyangka dalam beberapa bulan terakhir kasus keracunan pangan (kerpang), terutama yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), terus bermunculan. Dalam situasi ini, relawan dapat dilibatkan untuk memberikan bantuan.

Untuk dapat bertindak, relawan perlu dibekali dengan pengetahuan dan ilmu yang memadai. Sebagai contoh, proses evakuasi ke fasilitas kesehatan harus dilakukan dengan sepengetahuan dan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan.

“Saat ini kami masih dalam proses menyusun alur koordinasi karena melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS), Yoga Nugroho Utomo, menambahkan bahwa masalah keracunan pangan menjadi lebih kompleks ketika terjadi di luar jam sekolah.

“Kalau terjadi siang hari, masih ada yang bertanggung jawab, seperti kepala sekolah atau guru. Namun, jika terjadi malam hari, siapa yang akan menanganinya?” kata Yoga.

Menurutnya, gejala keracunan pangan umumnya tidak langsung muncul setelah mengonsumsi makanan, tetapi membutuhkan jeda beberapa jam. Jika makan siang, gejala biasanya baru terasa pada malam hari.

Oleh karena itu, relawan kebencanaan perlu memiliki data lengkap anak sekolah di lingkungan sekitarnya. Evakuasi berbasis data menjadi kunci keberhasilan penanganan.

Wakil Ketua Satgas Percepatan Program MBG Pemkab Sleman, Agung Armawanta, mengungkapkan bahwa pelibatan relawan kebencanaan dalam penanganan keracunan pangan MBG sebelumnya sudah pernah dilakukan.

“Ke depan, kami akan lakukan dengan koordinasi dan komando yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan,” kata Agung.

Terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau alur koordinasi, Agung mengaku masih mendiskusikannya dengan mengumpulkan informasi dari pengalaman penanganan keracunan pangan sebelumnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.