Strategi Integrasi Bansos Sleman 2026 untuk Kelompok Rentan

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman menyiapkan strategi baru bansos 2026 dengan memperkuat integrasi bantuan pusat dan daerah agar perlindungan kelompok rentan tetap terjaga di tengah refokusing anggaran.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Ludiyanta, mengatakan integrasi program tersebut dapat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan layanan bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia) tunawisma, dan anak-anak terlantar.

Meskipun ada penyesuaian skema bantuan daerah, Ludiyanta memastikan jumlah penerima tetap sama seperti tahun 2025. Dukungan pemerintah pusat diharapkan menjadi penopang penting dalam menjaga kualitas pelayanan.

"Anak-anak sekolah sudah mendapatkan makanan bergizi gratis. Kemudian, dari pemerintah pusat juga sedang dibahas mengenai bantuan pangan untuk lansia dan disabilitas. Semoga sebagian dari mereka bisa tercakup dalam program tersebut," ujar Ludiyanta saat ditemui di Ruang Rapat Warga 1 Sekretariat Daerah Sleman, Selasa (12/2/2025).

Dengan adanya program pusat, beban pembiayaan daerah diharapkan lebih ringan, sementara kebutuhan dasar kelompok rentan tetap terlindungi.

Penyesuaian Nominal Bantuan
Di tingkat daerah, bantuan sosial tetap diberikan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening penerima, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Bantuan ini mengalami penurunan sebesar 25%.

Sebagai contoh, penyandang disabilitas berat sebelumnya menerima Rp300.000 per bulan dengan rincian Rp250.000 untuk makanan dan Rp50.000 untuk sandang. “Kami mengurangi porsi bantuan pangan menjadi Rp200.000 per bulan,” ujarnya.

Penyesuaian terbesar terjadi pada komponen bantuan, seperti alokasi makanan untuk penyandang disabilitas yang akan disesuaikan dari tahun sebelumnya. Namun, Kementerian Sosial memastikan hal ini tidak mengurangi jangkauan penerima maupun keberlanjutan program. "Selama harga kebutuhan pokok tidak naik tajam, kami berharap dampaknya tidak signifikan," ujar Ludiyanta.

Ludiyanta menambahkan, Dinsos juga sedang memperbarui data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Data lansia terlantar dan anak terlantar dilaporkan sudah tersedia, tetapi masih menunggu proses verifikasi ulang sebelum dipublikasikan.

Program Pemberdayaan dan Jumlah Penerima
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinsos Sleman, Sigit Indarto, mengatakan perubahan hanya terjadi pada nominal bansos sebagaimana disampaikan Ludiyanta. "Barangnya masih sama. Kalau ada masalah dengan penggunaannya, kami serahkan kepada penerima manfaat. Kami tetap bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka," kata Sigit.

Terkait program pemberdayaan, Dinsos masih mengkaji penyesuaian anggaran. Program semacam ini juga terdampak oleh refokusing anggaran, sehingga frekuensi pelaksanaannya akan dikurangi.

Dengan menggabungkan dukungan pusat dan daerah, Dinsos optimistis layanan sosial pada tahun 2026 dapat tetap berjalan dan lebih adaptif menghadapi tantangan fiskal dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Adapun jumlah penerima bantuan yang ditetapkan pada 2026, yaitu:

• Difabel berat: 406 orang
• Lansia terlantar: 1.300 orang
• Anak terlantar: 281 orang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.