Ribuan Batang Rokok Ilegal Ditemukan di Pandak dan Bambanglipuro
Satpol PP Bantul bersama Bea Cukai dan Kejari menemukan 4.972 batang rokok tanpa pita cukai di Pandak dan Bambanglipuro.
Ilustrasi ASN - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mulai menerapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan work from anywhere (WFA) ini diberlakukan terbatas dengan tujuan menjaga kelancaran pelayanan publik. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku pada 29 hingga 31 Desember 2025, dengan jumlah pegawai yang dibolehkan menjalankannya dibatasi ketat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, menegaskan kebijakan WFA ini baru pertama kali diterapkan di lingkungan Pemkab Bantul. Meski demikian, pelaksanaannya tidak boleh mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Maksimal 25 persen ASN yang WFA dan cuti dari jumlah ASN yang ada dalam satu OPD. Misalnya satu OPD ada 100 maka yang boleh WFA dan cuti maksimal hanya 25 ASN, 75 tetap masuk kerja seperti biasanya,” ujar Agus, Minggu (28/12/2025).
Ia menambahkan, ASN yang berencana merayakan Natal atau pulang ke kampung halaman justru dianjurkan memanfaatkan cuti, bukan memilih WFA. Dengan begitu, pegawai tidak terbebani tanggung jawab pekerjaan selama libur.
“Jadi ASN yang akan pulang kampung justru kita dorong untuk libur disambung cuti saja,” ungkapnya.
Penentuan siapa saja ASN yang diperbolehkan WFA maupun mengambil cuti, sepenuhnya menjadi kewenangan kepala OPD masing-masing. Agus menekankan, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan agar aktivitas OPD tetap berjalan normal, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“ASN yang boleh WFA atau cuti dan mekanisme pemantauan kerja ASN semuanya tanggung jawab kepala OPD,” kata pria yang akrab disapa Gus Bud ini.
Lebih lanjut, ia menegaskan tidak semua OPD dapat menerapkan WFA. Bantul yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata menuntut sejumlah instansi tetap siaga penuh selama libur Nataru, seperti BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, hingga Satpol PP.
“Kalau ASN di Dishub melakukan patroli kan tidak mungkin dilakukan secara WFA, bagitu pula anggota Satpol PP juga harus turun ke lapangan sehingga tidak mungkin WFA,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menjelaskan bahwa kebijakan ini baru pertama kali diterapkan di lingkungan Pemkab Bantul. Meski memberikan fleksibilitas lokasi kerja kepada ASN, Halim menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu dan tetap harus berjalan secara optimal.
"Menjelang pergantian tahun baru ini, aparatur sipil negara (ASN) kami berikan kesempatan untuk bekerja di mana saja," katanya kepada awak media, Senin (22/12/2025) lalu.
Menurut Halim, penerapan WFA ini juga menjadi bagian dari upaya penyesuaian sistem kerja pemerintahan terhadap dinamika mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun.
Penerapan WFA terbatas ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja ASN dan keberlangsungan pelayanan publik di Kabupaten Bantul selama momentum libur Natal dan Tahun Baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Satpol PP Bantul bersama Bea Cukai dan Kejari menemukan 4.972 batang rokok tanpa pita cukai di Pandak dan Bambanglipuro.
BPS mencatat harga cabai merah nasional Rp73.743 per kg pada minggu kedua November 2026, sedangkan cabai rawit mencapai Rp83.643 per kg.
Polri mengungkap TPPU dari judi online dan memblokir 322 rekening dengan total aset sekitar Rp28 miliar. Simak modus sindikatnya.
APBD Kulonprogo hanya mampu membiayai satu lokasi Spamdes per tahun. Perluasan layanan 2027 mengandalkan Danais DIY dengan sasaran ratusan sambungan rumah.
MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 menjadi 9 Desember 2026.
ESDM menyebut rencana cadangan minyak bersama ASEAN masih dibahas. Indonesia dan Thailand disebut masuk rencana fasilitas penyimpanan mulai 2027.