Anggota DPRD Gunungkidul dari PKB Terancam PAW, Ini Sebabnya
Ibnu Sugeng Riyanto terancam PAW dari DPRD Gunungkidul setelah diberhentikan dari seluruh tugas partai oleh PKB.
Tugu Selamat Datang Gunungkidul. - ist
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul mulai memberlakukan struktur kelembagaan baru per Januari 2026 setelah peleburan sejumlah dinas.
Kepala Bagian Organisasi Setda Gunungkidul, Wahyu Adi Nugroho, menyatakan bahwa seluruh regulasi pendukung telah rampung. Dasar hukum tersebut meliputi Perda No. 5/2025 serta aturan turunannya, yakni Peraturan Bupati (Perbup) No. 40/2025 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.
“Semua regulasi sudah jadi, sehingga kelembagaan baru siap diberlakukan,” kata Wahyu (yang akrab disapa Ardi), Senin (29/12/2025).
Saat ini, Pemkab tengah menyelesaikan masa transisi. Selain menyiapkan program kerja sesuai struktur baru, koordinasi juga difokuskan pada penyelesaian laporan kinerja dan laporan keuangan dari struktur lama agar tidak terjadi kendala administratif.
“Upaya mendata berkaitan dengan pengelolaan aset dan sumber daya manusia (SDM) untuk ditempatkan di kelembagaan baru juga sudah dilakukan,” tambahnya.
Meski demikian, Ardi mengakui operasional penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru ini bergantung pada kebijakan Bupati terkait pelantikan pejabat. Penataan pejabat merupakan wewenang penuh Bupati selaku Pembina Kepegawaian.
“Idealnya pelantikan dilaksanakan Januari mendatang, bertepatan dengan dimulainya tahun anggaran yang baru,” jelasnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, menjelaskan bahwa perubahan ini melibatkan penghapusan dan penggabungan beberapa OPD besar, di antaranya:
- Dinas Pertanian, Peternakan, dan Pangan: Hasil peleburan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas Pertanian dan Pangan.
- Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga: Hasil penggabungan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pariwisata.
Ery menegaskan kelembagaan baru ini tidak bisa dijalankan pada 2025 karena terkait dengan tahun anggaran yang sedang berjalan dan tanggung jawab laporan pertanggungjawaban (LPJ) masing-masing dinas lama.
“Jadi sangat wajar kalau pemberlakuan kelembagaan baru dilaksanakan serentak di awal 2026 agar administrasi keuangannya lebih rapi,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ibnu Sugeng Riyanto terancam PAW dari DPRD Gunungkidul setelah diberhentikan dari seluruh tugas partai oleh PKB.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 21 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Operator drone meminta maaf setelah merekam latihan perdana Mauricio Pochettino di Manchester United. Rekaman itu memperlihatkan empat hal menarik.
Mario Aji gagal menembus 14 besar practice Moto2 Portugal 2026 dan harus memulai perjuangan dari sesi kualifikasi pertama atau Q1.
UPT Stadion Maguwoharjo memastikan tribun, lapangan, kursi, ruang stadion, dan dua gawang aman setelah suporter turun ke lapangan.
HP cepat panas saat dicas? Kenali enam penyebab, cara mencegahnya, dan tanda kerusakan baterai yang perlu diwaspadai.