Pemkab Gunungkidul Bidik PAD Wisata Rp36,4 Miliar pada 2026

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Gunungkidul tahun 2026 dipatok Rp36,4 miliar, meningkat dari target tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, target PAD dari sektor pariwisata Gunungkidul adalah sebesar Rp33,5 miliar. Namun, dalam realisasinya, capaian PAD tahun lalu meleset dari target karena hanya terealisasi sebesar Rp30,4 miliar.

Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, menyatakan bahwa upaya optimalisasi PAD akan difokuskan pada retribusi tiket masuk objek wisata.

“Kami tidak ingin target pendapatan tahun ini kembali meleset. Berbagai upaya akan dilakukan agar target Rp36,4 miliar ini bisa terpenuhi,” ujar Eko, Rabu (7/1/2026).

Mantan Kepala UPT Taman Budaya ini telah menyiapkan sejumlah strategi khusus. Selain masif melakukan promosi dan menyelenggarakan berbagai acara (event) untuk menarik kunjungan, dinas juga melakukan penyegaran di lini lapangan.

Pada awal tahun ini, Bupati Gunungkidul memutuskan untuk mengganti 30 petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) pantai. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penarikan retribusi secara signifikan.

“Tentunya pengawasan juga kami perketat agar potensi kebocoran bisa dicegah sehingga PAD dapat maksimal,” imbuhnya.

Sistem pengawasan akan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) secara insidental, mulai dari siang hingga dini hari. Selain itu, pemerintah berencana menambah unit CCTV di setiap titik TPR sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan digital.

Terkait angka kunjungan, Eko tak menampik adanya kenaikan target dibandingkan tahun 2025. Tahun ini, Gunungkidul membidik kunjungan sebanyak 3,2 juta wisatawan. Target ini naik dari tahun lalu yang mematok angka 3,1 juta orang, meskipun realisasinya hanya menyentuh 2,8 juta pengunjung.

Terpisah, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk terus mengoptimalkan seluruh potensi PAD, terutama dari retribusi kepariwisataan.

“Pendapatan masih bisa ditingkatkan, sehingga kinerja di lapangan harus benar-benar optimal,” kata Endang.

Ia menekankan bahwa keberadaan PAD menjadi krusial di tengah kebijakan pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat. Dengan PAD yang kuat, program-program pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara mandiri.

“Potensi PAD harus dioptimalkan di semua sektor, tidak hanya pariwisata saja,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.