PAD Wisata Gunungkidul Melejit, Dewan Minta Target Dinaikkan

David Kurniawan
David Kurniawan Minggu, 24 Mei 2026 15:47 WIB
PAD Wisata Gunungkidul Melejit, Dewan Minta Target Dinaikkan

Lalu lintas di depan Gedung DPRD Gunungkidul, Senin (23/10/2023)./Harian Jogja-David Kurniawan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Lonjakan pendapatan sektor wisata di Gunungkidul mulai memunculkan dorongan agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinaikkan. Hingga Mei 2026, capaian PAD dari retribusi wisata sudah menyentuh lebih dari Rp26 miliar atau sekitar 72 persen dari target tahunan, padahal tahun anggaran masih berjalan setengah jalan.

Kondisi ini membuat kalangan DPRD Gunungkidul menilai target PAD wisata sebesar Rp36 miliar yang dipasang pada APBD 2026 terlalu rendah. Mereka bahkan meminta kenaikan target dibahas kembali dalam Rancangan APBD Perubahan 2026.

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, mengatakan perkembangan sektor wisata di Bumi Handayani saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Menurutnya, pertumbuhan kunjungan wisata berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

“Progresnya bagus dan wisata di Gunungkidul tumbuh dengan baik,” ujar Ery, Minggu (24/5/2026).

Ia meyakini target PAD wisata tahun ini berpotensi terlampaui jauh sebelum akhir tahun. Karena itu, DPRD berencana mendorong kenaikan target pendapatan saat pembahasan perubahan anggaran nanti.

Ery mengungkapkan, saat pembahasan APBD 2026 lalu, DPRD sebenarnya sudah mengusulkan target PAD wisata mencapai Rp40 miliar. Namun, usulan tersebut tidak disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga angka yang akhirnya disahkan hanya Rp36 miliar.

Menurutnya, target Rp40 miliar bukan angka yang berlebihan. Capaian Rp26 miliar dalam waktu kurang dari enam bulan dinilai menjadi bukti bahwa potensi sektor wisata Gunungkidul jauh lebih besar dibanding target yang ditetapkan saat ini.

“Jadi, target PAD wisata mencapai Rp40 miliar merupakan hal yang realistis dan bisa dicapai. Kalau kami hitungkan dengan menekan potensi kebocoran, maka bisa lebih tinggi lagi,” katanya.

DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi sistem pembayaran non-tunai atau cashless di kawasan wisata. Saat ini, sistem tersebut baru diterapkan di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron. Padahal, menurut Ery, penerapan pembayaran digital di lebih banyak titik wisata dapat membantu pengawasan pendapatan secara real time sekaligus menekan potensi kebocoran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, mencatat hingga Mei 2026 total PAD wisata telah mencapai Rp26.188.276.215.

Jumlah tersebut setara dengan 72,61 persen dari target PAD wisata tahun ini sebesar Rp36,01 miliar. Eko menilai kenaikan pendapatan dipicu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Gunungkidul.

Menurut dia, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, peningkatan pendapatan kali ini tergolong sangat signifikan. Pada Mei 2025, PAD wisata Gunungkidul tercatat baru mencapai sekitar Rp10,4 miliar.

“Jelas jauh. Kenaikan PAD tahun ini dua kali lipat dengan capaian sama di 2025,” katanya.

Eko menambahkan, pemerintah daerah juga terus berupaya mengoptimalkan pendapatan sektor wisata melalui sejumlah program, termasuk perluasan sistem pembayaran non-tunai. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memaksimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pariwisata yang terus berkembang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online