Dua SPPG di Kulonprogo Masih Disetop, Perizinan Jadi Sorotan
Dua SPPG di Kulonprogo masih disuspend. Pemkab mendorong tertib perizinan dan penguatan SOP program MBG.
Ilustrasi panen padi - ist/ngawikab.go.id
Harianjogja.com, KULONPROGO – Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapang) Kabupaten Kulonprogo memastikan ketahanan pangan daerah, khususnya padi, tetap aman dan surplus untuk tahun 2025. Meskipun sempat terdampak cuaca ekstrem, produksi padi secara keseluruhan tidak terganggu signifikan.
Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dispertapang Kulonprogo, Wazan Mudzakir, menegaskan Kulonprogo selalu surplus pangan, bukan hanya swasembada.
“Produksi beras di Kulonprogo tercatat jauh melampaui konsumsi beras per kapita penduduk setempat,” katanya, Minggu (11/1/2026).
Beberapa lahan sempat terdampak banjir. Awalnya sekitar 2.800 hektar teridentifikasi terkena dampak, tetapi pengamatan intensif selama empat hari menunjukkan hanya 7 hektar yang gagal panen permanen.
Wazan menegaskan, kerusakan tersebut tidak memengaruhi ketersediaan padi di tingkat kabupaten. Sisa lahan lainnya sudah pulih dan siap kembali berproduksi.
Selain aman untuk kebutuhan lokal, distribusi beras Kulonprogo juga terbuka bagi daerah lain. Wazan menambahkan, petani boleh menjual hasil panen ke pedagang luar daerah, atau penggilingan lokal mengambil pasokan dari luar daerah, selama harga sesuai harapan petani.
“Itu hal yang lumrah dan wajar dalam sistem produksi beras di Indonesia,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dua SPPG di Kulonprogo masih disuspend. Pemkab mendorong tertib perizinan dan penguatan SOP program MBG.
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto digelar pada 14 Agustus 2026 karena 16 Agustus bertepatan dengan hari Minggu.
Ditjen PAS DKI Jakarta membantah adanya intimidasi terhadap Nikita Mirzani saat diperiksa di Rutan Pondok Bambu.
Polda Jatim mengungkap 178 kasus kejahatan jalanan selama Juli 2026 dan mengamankan 206 tersangka di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pemkot Jogja memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK hingga akhir 2026 aman dengan dukungan DAU dan PAD yang melampaui target.
KPK melimpahkan berkas dakwaan Yaqut Cholil Qoumas ke PN Jakarta Pusat. Sidang kasus dugaan korupsi kuota haji kini menunggu jadwal.