Progres Program Prabowo di Gunungkidul, Sekolah Rakyat Terkendala

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di Gunungkidul menunjukkan progres berbeda. Koperasi Desa Merah Putih mulai dibangun, sementara Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan masih terkendala lahan.

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogo, mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat sebenarnya sudah digulirkan sejak 2025. Namun, pembangunan fisik sekolah di Gunungkidul belum bisa dilakukan karena ketiadaan lahan yang sesuai syarat pemerintah pusat.

Pusat mensyaratkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyediakan lahan minimal seluas lima hektare. "Kami tidak memiliki lahan dengan luasan tersebut. Alhasil, peran kami saat ini sebatas membantu penjaringan calon siswa melalui pendamping PKH untuk disalurkan ke Sekolah Rakyat di tingkat DIY," ujar Hendro, Senin (12/1/2026).

Relokasi Rencana Kampung Nelayan Merah Putih ke Pantai Drini

Di sektor kelautan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul, M. Johan Prasetyo, menyatakan bahwa rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih masih dalam tahap pengajuan ulang. Sebelumnya, usulan di kawasan Pelabuhan Sadeng ditolak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan evaluasi kementerian, lokasi pembangunan diharapkan mampu menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, lokasi baru kini dialihkan ke kawasan Pantai Drini.

"Kami memilih Pantai Drini karena tersedia lahan Tanah Kas Desa (TKD) seluas dua hektare yang siap bangun. Kami akan ajukan kembali ke KKP tahun ini," jelas Johan.

Koperasi Desa Merah Putih Mulai Dibangun di 10 Titik

Sementara itu, progres signifikan terlihat pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Gunungkidul, Supartono, memaparkan bahwa KDMP telah terbentuk di 144 kalurahan di Bumi Handayani. Namun, baru sepuluh kalurahan yang memulai pembangunan gedung fisik bekerja sama dengan PT Agrinas.

Sepuluh lokasi tersebut meliputi:

• Kapanewon Karangmojo: Kalurahan Wiladeg, Jatiayu, dan Kelor.
• Kapanewon Playen: Kalurahan Getas dan Gading.
• Kapanewon Ponjong: Kalurahan Kenteng dan Sidorejo.
• Kapanewon Wonosari: Kalurahan Siraman dan Baleharjo.
• Kapanewon Semanu: Kalurahan Candirejo.

Supartono mengingatkan kalurahan lain agar tidak terburu-buru melakukan pembangunan fisik sebelum status lahan dipastikan clear and clean.

"Jika menggunakan Lahan Baku Sawah (LBS), perizinannya harus tuntas dan harus ada lahan pengganti agar luas LBS tidak berkurang. Kepastian status lahan sangat penting untuk keberlanjutan ke depan," tegasnya.

Selain infrastruktur, Pemkab juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan rencana bisnis (business plan) dan sosialisasi akses permodalan perbankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.