Anggaran BPJS Rp42 Miliar, Gunungkidul Reaktivasi 6.000 Peserta PBI

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul memastikan anggaran BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBD 2026 sebesar Rp42 miliar masih mencukupi untuk membiayai kepesertaan 108.000 warga. Hingga kini, belum ada rencana penambahan pagu meski terjadi gelombang reaktivasi peserta bantuan iuran (PBI) APBD dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam dua pekan terakhir, pengajuan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Mall Pelayanan Publik Gunungkidul sempat membludak sebelum akhirnya mulai melandai sejak Jumat (13/2/2026). Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul, Suyono, mengungkapkan hingga saat ini sekitar 6.000 peserta telah diaktifkan kembali melalui skema PBI yang dibiayai APBD Gunungkidul.

“Dalam dua minggu, rata-rata per harinya ada sekitar 500 orang yang mengajukan agar kepesertaan BPJS Kesehatan bisa diaktifkan kembali setelah dibekukan oleh Kemensos,” kata Suyono, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, menurunnya jumlah pengajuan reaktivasi tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat yang kembali mengaktifkan sebagian kepesertaan secara nasional. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 106.000 peserta penderita penyakit katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, hingga kanker, yang kembali aktif.

“Walaupun belum tahu detail berapa yang diaktifkan lagi di Gunungkidul oleh Pusat, tapi kebijakan ini jelas sangat membantu,” katanya.

Suyono menegaskan, hingga saat ini Pemkab Gunungkidul belum mempertimbangkan penambahan anggaran BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBD. Total pagu Rp42 miliar tersebut dialokasikan untuk membiayai 108.000 peserta.

“Masih mencukupi,” katanya.

Menurut dia, reaktivasi melalui skema PBI APBD juga masih dalam batas aman karena dapat memanfaatkan kuota dari peserta yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, alokasi kepesertaan bisa dialihkan tanpa harus menambah anggaran baru.

“Jadi, jatah untuk yang meninggal dunia bisa dialihkan untuk peserta lain. Jadi, hingga saat ini masih dalam kondisi aman sehingga belum ada upaya menambah anggaran,” katanya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN telah menjadi isu nasional. Kebijakan tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak pada warga Gunungkidul, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami mendukung upaya dari pemkab untuk membantu reaktivasi melalui skema APBD,” katanya.

Meski begitu, ia mengingatkan tidak seluruh peserta yang dinonaktifkan dapat ditanggung sepenuhnya oleh APBD Gunungkidul. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat prioritas diberikan kepada warga dengan kebutuhan mendesak atau kondisi darurat.

“Kalau memang mampu, maka harus didorong ikut kepesertaan mandiri. Sebab, kalau 56.087 peserta harus dibiayai pemkab semua, pasti anggaran yang dimiliki tidak akan mampu,” katanya. Data tersebut menjadi pertimbangan dalam pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Gunungkidul agar tetap berkelanjutan di tengah dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.