DPRD Sleman Perketat Pengawasan Usai Temuan 11 Bayi di Pakem
DPRD Sleman akan mengevaluasi instansi pemerintah tiap tiga bulan usai temuan 11 bayi di rumah wilayah Pakem, Sleman.
Ilustrasi kendaraan dinas./JIBI
Harianjogja.com, SLEMAN — Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan belum ada kebijakan pembatasan BBM kendaraan dinas maupun penerapan work from home (WFH). Fokus utama saat ini tetap pada efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu pelayanan publik.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Abu Bakar, menyatakan hingga saat ini belum ada aturan baru yang mengatur pembatasan konsumsi BBM di lingkungan pemerintah daerah.
“Sementara ini situasi masih aman. Kebijakan work from home juga tidak diterapkan,” kata Abu saat dihubungi, Rabu (1/4/2026).
Pemkab Sleman menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu berarti pengurangan penggunaan, melainkan ketepatan dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, yang menilai pendekatan efisiensi harus dilakukan secara terukur.
Menurut Harda, kebijakan efisiensi tidak boleh dilakukan secara serampangan, terutama jika berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelayanan langsung masih menjadi prioritas utama.
“Efisiensi itu bukan berarti pembatasan jumlah penggunaan harian, tetapi lebih pada pencermatan penggunaan barang,” ujar Harda.
Terkait kebijakan WFH, Pemkab Sleman juga belum berencana menerapkannya karena dinilai kurang optimal untuk pelayanan publik. Harda menegaskan bahwa sistem kerja dari kantor (work from office/WFO) masih menjadi pilihan paling efektif di wilayahnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terlebih dahulu mengkaji secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan baru, termasuk kemungkinan pengurangan kegiatan yang dinilai tidak prioritas.
“Kami akan pelajari lagi agenda kegiatannya. Kami tidak bisa secara serampangan melakukan kebijakan pengurangan,” katanya.
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab Sleman lebih memilih pendekatan selektif dalam efisiensi, dengan tetap menjaga kualitas layanan publik agar tidak terganggu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman akan mengevaluasi instansi pemerintah tiap tiga bulan usai temuan 11 bayi di rumah wilayah Pakem, Sleman.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.