Tenggat PBB-P2 Kian Dekat, Target di Lima Kalurahan Masih Rendah
Lima kalurahan di Kulonprogo masih mencatat realisasi PBB-P2 di bawah 50 persen. BKAD menggencarkan sosialisasi dan pembayaran digital hingga 30 September 2026.
Ilustrasi Hotel- Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO— Pelaku usaha hotel di Kabupaten Kulonprogo kini menghadapi tekanan berlapis setelah tingkat keterisian kamar yang sudah rendah terancam makin turun akibat potensi kenaikan harga tiket pesawat.
Kondisi terkini menunjukkan okupansi hotel di wilayah ini pada hari biasa hanya mencapai kisaran 35 persen, dengan rata-rata lama menginap sekitar 1,7 malam. Angka tersebut dinilai belum cukup menopang operasional, bahkan sebelum adanya isu kenaikan tiket pesawat.
Ketua Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kulonprogo, Sumantoyo, mengakui keresahan mulai meluas di kalangan pelaku usaha. Ia menyebut pembahasan terkait dampak kenaikan harga avtur terhadap tiket pesawat sudah menjadi perhatian serius.
“Ketika avtur naik, otomatis harga tiket pesawat ikut naik. Kami masih mencari strategi, tapi belum ada langkah pasti,” ujar Sumantoyo, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, peningkatan okupansi sejauh ini hanya terjadi saat momen libur panjang. Namun, lonjakan tersebut pun tidak selalu stabil dan belum mampu menutup rendahnya tingkat hunian di hari-hari biasa.
Situasi ini memaksa pelaku usaha mulai melakukan efisiensi operasional, terutama dalam penggunaan listrik dan pengeluaran rutin lainnya. Meski begitu, langkah pengurangan tenaga kerja masih belum menjadi opsi dalam waktu dekat.
“Efisiensi pasti dilakukan, tapi untuk pengurangan karyawan masih jauh. Kami masih bertahan,” lanjutnya.
Sumantoyo berharap kondisi pasar segera membaik agar sektor perhotelan di Kulonprogo kembali bergerak. Ia menilai situasi saat ini memiliki kemiripan dengan masa pandemi Covid-19, ketika tingkat hunian hotel juga sempat terpuruk.
Para pelaku usaha pun memilih bersikap hati-hati sambil menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan harga tiket pesawat yang berpotensi memengaruhi arus kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lima kalurahan di Kulonprogo masih mencatat realisasi PBB-P2 di bawah 50 persen. BKAD menggencarkan sosialisasi dan pembayaran digital hingga 30 September 2026.
Jaksa Agung memutasi Dirdik Jampidsus dan delapan kajati. Rotasi jabatan dilakukan untuk promosi dan penyegaran organisasi.
Menjaga integritas bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana setiap insan imigrasi mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab
KPK membagi kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur ke dalam tiga klaster suap yang melibatkan 21 tersangka.
Sudaryono langsung bekerja menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis usai dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Disperindag Sleman mengawasi depot air minum isi ulang di Prambanan untuk menjamin keamanan produk menjelang musim kemarau.