Harga Pertamax Naik, Bantul Minta OPD Perketat Penggunaan BBM

Harianjogja.com, BANTUL—Kenaikan harga Pertamax yang mulai berlaku pada Juni 2026 mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengambil langkah efisiensi di lingkungan pemerintahan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengelola penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara lebih hemat dan terukur agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran daerah.

Pemkab Bantul menegaskan kebutuhan BBM untuk kendaraan dinas masih dapat dipenuhi melalui alokasi anggaran yang telah tersedia. Namun, setiap perangkat daerah diminta lebih selektif dalam mengatur mobilitas kendaraan operasional sehingga penggunaan BBM dapat dikendalikan secara efektif.

Sebagaimana diketahui, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) resmi naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta dinamika pasar energi nasional.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Sekda) Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan langkah efisiensi perlu dilakukan seluruh OPD guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan pemanfaatan anggaran yang tersedia.

Menurutnya, pengelolaan kendaraan dinas harus dilakukan secara lebih cermat sehingga setiap perjalanan benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

"OPD perlu mengatur pemanfaatan BBM seefektif mungkin agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa menambah beban anggaran," kata Hermawan, Selasa (16/6/2026).

Hermawan menjelaskan budaya efisiensi sebenarnya telah diterapkan di lingkungan Pemkab Bantul dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu langkah yang dijalankan adalah pembatasan penggunaan kendaraan dinas pada hari-hari tertentu guna mengurangi konsumsi BBM dan menekan biaya operasional.

"Sudah mulai. Hari Jumat kan sudah tidak digunakan, kecuali memang untuk kepentingan yang sangat mendesak," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan harga Pertamax dapat menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin memperkuat pola kerja yang efisien dan terukur. Selain mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas, OPD juga didorong menyusun agenda kerja secara lebih efektif agar beberapa kegiatan dapat dilaksanakan dalam satu rangkaian perjalanan.

Melalui pengaturan tersebut, penggunaan BBM diharapkan lebih terkendali tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program-program pemerintahan.

Pemkab Bantul juga memastikan hingga saat ini belum ada rencana menambah anggaran operasional sebagai dampak dari kenaikan harga Pertamax. Pemerintah daerah memilih mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia melalui berbagai strategi penghematan dan peningkatan efisiensi penggunaan BBM.

Upaya pengendalian penggunaan BBM tersebut diharapkan mampu menjaga efektivitas belanja daerah sekaligus memastikan program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan tetap berjalan sesuai target di tengah kenaikan harga Pertamax yang berdampak pada biaya operasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.