Hanya 3 Lurah Perempuan di Kulonprogo, Budaya Patriarki Dinilai Kuat

Harianjogja.com, KULONPROGO—Keterwakilan perempuan di tingkat pemerintahan kalurahan di Kabupaten Kulonprogo masih jauh dari ideal. Dari total 87 kalurahan yang ada, hanya tiga yang saat ini dipimpin oleh lurah perempuan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulonprogo. Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik strategis dinilai menunjukkan masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Kepala Kesbangpol Kulonprogo, Pratiwi Ngasaratun, menyebut minimnya lurah perempuan tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor, mulai dari pendidikan politik yang belum menjangkau secara luas hingga pengaruh budaya yang masih kuat di masyarakat.

"Ada faktor masih belum optimalnya pendidikan politik yang dilakukan Pemkab terhadap perempuan di Kulonprogo. Secara sasaran cakupannya belum terlalu luas. Namun sebenarnya ada juga faktor kultural," kata Pratiwi saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, faktor budaya menjadi tantangan paling dominan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pandangan bahwa jabatan politik lebih cocok dipegang laki-laki masih cukup kuat berkembang di masyarakat.

Budaya patriarki yang mengakar membuat perempuan lebih sering ditempatkan pada peran domestik, seperti mengurus keluarga dan rumah tangga. Kondisi tersebut secara tidak langsung membatasi akses perempuan untuk terlibat aktif dalam politik maupun pemerintahan.

"Faktor kultural cukup dominan yang berpandangan jabatan politik lebih cocok diemban pria. Perempuan diharapkan berperan kepada urusan domestik seperti mengurus anak dan keluarga. Ada pandangan seperti ini yang membuat perempuan terbatas terhadap akses untuk aktif dalam berpolitik," ujarnya.

Pratiwi menjelaskan, keterbatasan akses tersebut berdampak pada minimnya jaringan politik yang dimiliki perempuan. Padahal, jaringan sosial dan politik menjadi salah satu modal penting dalam proses pencalonan kepala kalurahan maupun anggota legislatif.

Menurut dia, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kulonprogo, tetapi juga masih terlihat dalam konteks nasional. Stereotipe gender yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan politik.

Selain faktor eksternal, Pratiwi juga menilai masih ada tantangan dari sisi internal. Minat perempuan untuk mengikuti kontestasi politik dinilai belum setinggi laki-laki, terutama untuk jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung.

Meski demikian, kondisi berbeda terlihat pada jabatan yang diperoleh melalui mekanisme seleksi atau tes. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perempuan yang menjadi pamong kalurahan menunjukkan peningkatan cukup signifikan.

"Untuk jabatan-jabatan yang diperoleh secara seleksi atau tes misalnya jabatan pamong kalurahan, secara data sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan," katanya.

Data Kesbangpol menunjukkan sekitar 40 persen posisi pamong kalurahan di Kulonprogo saat ini telah diisi perempuan. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama ketika kesempatan dan akses diberikan secara terbuka.

Karena itu, Kesbangpol terus berupaya memperluas pendidikan politik bagi perempuan melalui berbagai kegiatan bersama organisasi perempuan di Kulonprogo. Namun, cakupan program tersebut diakui masih perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak kalangan.

"Peran Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi perempuan secara politik, kami mempunyai tugas memberikan pendidikan politik ke seluruh lapisan baik perempuan maupun laki-laki. Khusus perempuan beberapa kali kami melakukan pendidikan politik bersama organisasi perempuan yang ada di Kulonprogo, namun memang cakupannya masih perlu ditingkatkan," ujar Pratiwi.

Sementara itu, Anggota DPRD Kulonprogo, Titik Wijayanti, menegaskan keterwakilan perempuan tidak sekadar memenuhi angka atau kuota. Kehadiran perempuan dalam pemerintahan dinilai penting untuk memastikan perspektif dan kebutuhan perempuan ikut mewarnai proses penyusunan kebijakan publik.

Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, minimnya jumlah lurah perempuan harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan masyarakat perlu membuka ruang yang lebih luas agar semakin banyak perempuan berani tampil sebagai pemimpin.

"Masih minimnya perempuan di tingkat pemerintahan kalurahan itu menjadi tantangan bersama. Harus membuka ruang yang lebih luas, memberikan kesempatan yang setara, serta mendorong lahirnya pemimpin perempuan yang mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi mitra strategis dalam pembangunan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.