Irigasi Kalibawang Rusak, 30 Hektare Lahan Pertanian Temon Kering

Harianjogja.com, KULONPROGO—Puluhan hektare lahan pertanian di wilayah pesisir Kapanewon Temon masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air irigasi. Sekitar 30 hektare sawah yang berada di Kalurahan Palihan, Sindutan, dan Jangkaran hingga kini belum dapat menikmati aliran dari sistem irigasi Kalibawang akibat kerusakan infrastruktur yang terjadi selama bertahun-tahun.

Kondisi tersebut membuat petani terpaksa mengandalkan sistem tadah hujan dan sumur bor mandiri untuk mempertahankan aktivitas pertanian. Saat musim kemarau, keterbatasan pasokan air kerap meningkatkan risiko gagal panen dan menurunkan produktivitas lahan.

Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo, Suradi, mengatakan persoalan utama terletak pada kerusakan bangunan akhir Kedundang dan saluran muka Karanganom yang menjadi bagian penting dari jaringan irigasi Kalibawang menuju wilayah selatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Menurutnya, kerusakan tersebut membuat aliran air tidak pernah sampai ke lahan pertanian di tiga kalurahan tersebut meskipun secara sistem seharusnya masuk dalam wilayah layanan irigasi Kalibawang.

"Selama ini wilayah persawahan di tiga desa ini belum pernah mendapatkan pasokan air dari sistem Kalibawang. Penyebab utamanya adalah kerusakan yang cukup parah pada saluran muka dan saluran sekunder menuju lokasi, khususnya yang berada di selatan jalan nasional," ujar Suradi, Kamis (30/7/2026).

Ia menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah, khususnya di kawasan pesisir Kulonprogo yang selama ini menjadi salah satu sentra produksi pertanian.

Sebagai solusi jangka panjang, Suradi mendorong rekonstruksi menyeluruh jaringan irigasi Kalibawang, termasuk perbaikan saluran muka Karanganom dan bangunan Kedundang agar distribusi air kembali normal.

Selain itu, ia mengusulkan pembangunan sumur dalam berbasis tenaga listrik di sejumlah titik strategis sebagai solusi jangka pendek untuk membantu petani memperoleh sumber air yang lebih stabil.

Menurutnya, penggunaan sumur listrik dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap bahan bakar minyak bersubsidi yang selama ini menjadi kendala tersendiri dalam operasional pompa air.

"Modernisasi sistem drainase berupa normalisasi saluran pembuangan di wilayah bawah untuk mencegah genangan banjir saat intensitas hujan tinggi," katanya.

Suradi menegaskan penanganan persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata karena sebagian infrastruktur irigasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, keterlibatan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak dan Kementerian Pertanian dinilai sangat penting.

"Kami sangat mengharapkan intervensi cepat dari Pemerintah Pusat, Balai Besar, maupun Dinas Pertanian untuk segera menindaklanjuti temuan ini secara konkret. Solusi jangka pendek berupa elektrifikasi sumur dalam dan jangka panjang berupa perbaikan saluran irigasi harus segera direalisasikan agar ketahanan pangan di Kulonprogo, khususnya di wilayah tiga kalurahan ini, dapat terjaga dengan lebih baik lagi," ujar Suradi.

Di lapangan, petani tidak hanya menghadapi persoalan kekeringan saat kemarau. Ketika curah hujan tinggi, wilayah tersebut justru rentan mengalami genangan karena sistem drainase yang dinilai tidak lagi mampu menampung dan mengalirkan air secara optimal.

Dukuh Bayeman, Kalurahan Sindutan, Zamzuli, mengatakan kondisi tersebut membuat petani menghadapi dua persoalan sekaligus, yakni kekurangan air saat kemarau dan banjir ketika musim hujan.

"Ketika curah hujan tinggi, kami mengalami banjir karena sistem drainase terlalu menyempit dan tidak efektif melakukan pembuangan. Sebaliknya, saat musim kemarau seperti sekarang, air dari Balai Besar wilayah sungai sama sekali tidak pernah sampai ke tempat kami karena kebocoran dan kerusakan parah di sepanjang saluran atas," ungkapnya.

Untuk mempertahankan lahan tetap produktif, petani selama ini mengandalkan sumur pantek atau sumur bor yang dioperasikan menggunakan mesin berbahan bakar solar. Namun belakangan muncul kendala baru terkait proses memperoleh BBM subsidi yang dinilai semakin rumit.

Menurut Zamzuli, petani harus mengurus berbagai rekomendasi administratif untuk mendapatkan solar subsidi sehingga menambah beban biaya dan waktu.

"Untuk menyalakan sumur bor, kendala terbesar kami saat ini ada pada BBM. Prosedurnya sekarang sangat bermasalah bagi warga bawah, harus mencari surat rekomendasi berjenjang yang birokrasinya rumit dari tingkat desa hingga pusat. Warga sangat kesulitan untuk itu," katanya.

Petani berharap pemerintah segera memberikan solusi nyata agar persoalan irigasi dan akses energi untuk pertanian dapat diselesaikan. Tanpa dukungan tersebut, produktivitas lahan pertanian di wilayah pesisir Temon dikhawatirkan terus menurun dan berdampak pada ketahanan pangan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.