Kulonprogo Usulkan Rumah Sakit Baru di Wilayah Menoreh, Ditargetkan 2028

Harianjogja.com, KULONPROGO— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo memperjuangkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah utara untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat di kawasan Perbukitan Menoreh. Fasilitas kesehatan tersebut diusulkan mendapat dukungan pemerintah pusat dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Rencana itu diarahkan untuk melayani masyarakat di wilayah perbukitan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan. Kawasan yang menjadi sasaran meliputi Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Nanggulan, dan Kalibawang.

Wakil Bupati Kulonprogo, Ambar Purwoko, mengatakan keberadaan rumah sakit di kawasan pegunungan menjadi kebutuhan penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya ketika membutuhkan penanganan medis lanjutan.

Selama ini, warga di wilayah utara Kulonprogo harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk memperoleh layanan rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai perlu diatasi melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan permukiman masyarakat.

"Bagaimanapun juga upayanya, dengan kondisi yang ada, wilayah Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap harus terakomodasi masalah fasilitas rumah sakitnya," ujarnya kepada wartawan, Minggu (6/9/2026).

Usulan Disampaikan ke Pemerintah Pusat

Ambar mengatakan Pemkab Kulonprogo telah membawa kebutuhan pembangunan rumah sakit tersebut ke tingkat nasional. Usulan itu disampaikan dalam forum bersama Komisi IX DPR RI.

Pemkab berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas kesehatan di kawasan utara Kulonprogo.

"Bapak Bupati juga sudah menyampaikan langsung terkait perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat. Ini menyangkut fasilitas rumah sakit di wilayah pegunungan yang nantinya akan membawahi lima kecamatan," jelasnya.

Rumah sakit yang direncanakan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi fasilitas rujukan bagi masyarakat di lima wilayah yang selama ini belum memiliki akses rumah sakit pemerintah yang memadai.

Pemkab Kulonprogo menargetkan fasilitas tersebut setidaknya memiliki status Rumah Sakit Tipe D pada tahap awal. Pengembangan kelas rumah sakit akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan perkembangan layanan.

"Mudah-mudahan tahun 2028 di wilayah pegunungan sudah bisa ada rumah sakit. Walaupun awalnya berstatus Tipe D dulu, nanti diharapkan bisa bertahap meningkat kelasnya," jelas Ambar.

DPRD Dorong Rumah Sakit di Utara Kulonprogo

Dukungan terhadap pembangunan rumah sakit di wilayah utara juga disampaikan DPRD Kabupaten Kulonprogo.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulonprogo, Lajiyo Yok Mulyono, menilai pembangunan rumah sakit di kawasan tersebut sangat diperlukan. Pasalnya, layanan kesehatan saat ini masih banyak berpusat di kawasan Wates dan Sentolo.

Masyarakat di wilayah utara yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan bahkan harus mencari fasilitas kesehatan hingga keluar daerah. Beberapa tujuan rujukan masyarakat antara lain Sleman di DIY serta Purworejo dan Magelang di Jawa Tengah.

Menurut Lajiyo, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan fasilitas rumah sakit yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah utara Kulonprogo.

Ia mengatakan wilayah utara Kulonprogo saat ini belum memiliki rumah sakit milik pemerintah. Fasilitas kesehatan yang tersedia lebih banyak berupa puskesmas, sementara terdapat rumah sakit swasta yang masih membutuhkan peningkatan fasilitas.

Salah satunya adalah Rumah Sakit Boro. Menurut Lajiyo, fasilitas rumah sakit tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal.

"Dalam kondisi darurat atau jika warga memerlukan penanganan intensif rawat inap misalnya larinya ke rumah sakit di Magelang Jawa Tengah, sebagian ada yang ke Purworejo, serta ke Sleman, DIY, itu realitasnya. Ada rumah sakit lama, namanya Rumah Sakit Boro, hanya sekelas poliklinik sangat tidak lengkap, tenaga medis saja kita bantu,” tuturnya.

Pemerataan Layanan Kesehatan

Pembangunan rumah sakit baru di wilayah utara diharapkan tidak hanya memperpendek jarak tempuh pasien, tetapi juga memperkuat pemerataan layanan kesehatan di Kulonprogo.

Dengan mencakup lima wilayah, fasilitas tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat bagi masyarakat di kawasan Perbukitan Menoreh.

Kehadiran rumah sakit pemerintah juga dinilai penting untuk mendukung penanganan pasien yang membutuhkan rawat inap maupun pelayanan medis lanjutan tanpa harus langsung dirujuk ke wilayah lain.

Target operasional pada 2028 menjadi bagian dari upaya Pemkab Kulonprogo membangun infrastruktur kesehatan secara bertahap. Status Tipe D pada tahap awal diharapkan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kapasitas, fasilitas, dan kualitas pelayanan rumah sakit pada masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.