Kuota Transmigrasi Bantul Anjlok, 2026 Hanya Satu KK Diberangkatkan

Harianjogja.com, BANTUL—Program transmigrasi di Kabupaten Bantul mengalami penyusutan kuota pada 2026. Jika tahun lalu daerah ini masih memperoleh jatah pemberangkatan tiga kepala keluarga (KK), tahun ini kuota yang diberikan pemerintah pusat menyusut drastis menjadi hanya satu KK.

Penurunan kuota transmigrasi tersebut tidak hanya terjadi di Bantul. Pemerintah pusat juga mengurangi alokasi program transmigrasi secara nasional sehingga berdampak pada jumlah peserta yang dapat diberangkatkan dari berbagai daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Agus Yuli Herwanta, mengatakan berkurangnya jatah pemberangkatan merupakan konsekuensi dari menurunnya kuota transmigrasi yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun ini.

“Tahun ini Bantul hanya kebagian satu KK. Memang turun drastis dibandingkan tahun lalu yang mendapat tiga KK,” ujar Agus, Rabu (24/6/2026).

Menurut Agus, alokasi transmigrasi pada 2026 jauh lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara nasional, kuota yang tersedia hanya sekitar 15 KK, sedangkan untuk wilayah DIY hanya dialokasikan sekitar lima KK.

“Kuota se-Indonesia menurun, hanya sekitar 15 KK. Untuk DIY juga menurun, hanya sekitar lima KK. Karena itu Bantul hanya mendapatkan satu kuota,” katanya.

Meski kuota transmigrasi Bantul menurun, Disnakertrans tetap mempersiapkan calon peserta yang akan diberangkatkan. Namun hingga kini pemerintah daerah masih menunggu penetapan lokasi tujuan transmigrasi beserta jadwal keberangkatan dari pemerintah pusat.

“Lokasinya kami masih menunggu dari pusat, termasuk kapan keberangkatannya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari persiapan, calon transmigran akan mendapatkan pembekalan melalui berbagai pelatihan dasar yang berkaitan dengan program transmigrasi. Selain itu, peserta juga akan dibekali pelatihan keterampilan usaha guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian saat menetap di daerah tujuan.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah fasilitas bagi warga yang lolos program transmigrasi. Fasilitas tersebut mencakup rumah siap huni yang dilengkapi sarana sanitasi dan akses air bersih, lahan pekarangan, lahan usaha, bantuan modal usaha senilai Rp15 juta per KK, serta jaminan kebutuhan hidup selama masa adaptasi.

Untuk wilayah transmigrasi yang berada di kawasan lahan kering, peserta akan memperoleh jatah hidup selama 12 bulan. Sementara bagi transmigran yang ditempatkan di kawasan lahan gambut, bantuan jatah hidup diberikan selama 18 bulan.

Terkait proses seleksi peserta, Disnakertrans Bantul tetap menerapkan mekanisme pendaftaran terbuka. Selain menerima pendaftar baru, pemerintah juga akan mempertimbangkan warga yang telah masuk daftar tunggu dan belum memperoleh kesempatan berangkat pada periode sebelumnya.

“Warga yang berangkat nantinya tetap melalui sistem pendaftaran. Kami juga mempertimbangkan daftar tunggu dari warga yang sudah mendaftar pada tahun sebelumnya,” pungkas Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.