Penataan Bantaran Sungai Kota Jogja Ditarget Tuntas 2029

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus mempercepat penataan permukiman di kawasan bantaran sungai. Progres pembangunan di sejumlah lokasi pada tahun ini telah mencapai sekitar 50% dan ditargetkan rampung pada November 2026 sebagai bagian dari target penataan kawasan hingga 2029.

Program penataan dilakukan melalui pembukaan akses jalan dan konsolidasi permukiman di sejumlah titik prioritas. Pemkot Jogja juga menargetkan pembukaan akses sepanjang sekitar 925 meter di bantaran Sungai Code dan Gajah Wong pada tahun ini melalui program Mundur Munggah Madep Kali.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kota Jogja, Sigit Setiawan, mengatakan progres penataan di Kampung Lampion Kotabaru dan Pringgokusuman telah mencapai sekitar 50%. Adapun pembangunan di kawasan Terban baru mencapai sekitar 20% hingga 30%.

"Kalau yang di Kampung Lampion dan Pringgokusuman sekitar 50%. Yang di Terban paling baru 20-30%. Harapannya semuanya selesai November," katanya.

Pada 2026, Pemkot Jogja membangun delapan rumah di Kampung Lampion dengan anggaran sekitar Rp1,7 miliar, enam rumah di Terban senilai sekitar Rp1,4 miliar, serta 11 rumah di Pringgokusuman dengan anggaran sekitar Rp2,3 miliar yang bersumber dari APBD Kota Jogja.

Menurut Sigit, seluruh proyek tersebut merupakan pembangunan baru di atas tanah Sultan Ground dengan konsep konsolidasi lahan. Rumah-rumah dibangun dua lantai untuk tetap menyediakan ruang pembukaan akses jalan di sepanjang bantaran sungai.

Selain pembangunan baru, DPUPKP Kota Jogja juga melakukan penataan di kawasan di Cokrodiningratan, Notoprajan, Pakuncen, dan Bener. Penanganan di lokasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan talud oleh bidang Sumber Daya Air (SDA), dengan rumah-rumah yang berdiri di atas talud diundurkan sekitar tiga meter dari bibir sungai.

"Yang sekarang diprioritaskan adalah lokasi yang belum memiliki akses sama sekali. Sekalian permukimannya ditata sehingga nanti bisa dibangun sarana prasarana yang lain," ujarnya.

Sigit menjelaskan pembukaan akses jalan menjadi fondasi utama dalam penataan kawasan bantaran sungai. Selain mempermudah rehabilitasi talud apabila terjadi kerusakan maupun banjir, akses jalan juga membuka peluang pembangunan drainase, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, hingga penerangan jalan.

"Kalau belum ada jalan, nanti saat ada tanggul rusak proses rehabilitasinya lama. Untuk warga juga supaya memperoleh akses jalan dan sarana permukiman yang layak. Jalan ini menjadi perintis untuk program-program berikutnya," katanya.

Pemkot Jogja menargetkan seluruh kawasan kumuh di bantaran sungai dapat tertata hingga akhir masa jabatan pada 2029. Salah satu indikator keberhasilannya ialah penurunan skor kawasan kumuh yang saat ini masih berada pada angka 16.

Untuk penataan permukiman melalui konsolidasi, Pemkot Jogja mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar per tahun. Jika ditambah program pengurangan kawasan kumuh lainnya, total anggaran mencapai sekitar Rp10 miliar hingga Rp11 miliar setiap tahun.

Dengan anggaran tersebut, rata-rata sekitar 50 hingga 60 rumah dapat ditata setiap tahunnya. Namun, menurut Sigit, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada.

"Kalau bisa dua kali lipat tentu lebih baik. Sasarannya tidak hanya membuka akses jalan, tetapi juga lokasi-lokasi yang jalannya baru satu meter dan limbahnya masih langsung masuk ke sungai," ujarnya.

Ia menambahkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat masih terbatas karena program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki persyaratan administrasi yang ketat, terutama terkait kepemilikan lahan bersertifikat. Padahal, sebagian besar permukiman bantaran sungai di Kota Jogja berdiri di atas Sultan Ground.

Meski demikian, penataan di atas Sultan Ground tidak menjadi kendala selama telah memperoleh izin dari Kasultanan Yogyakarta melalui Panitikismo.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan target pembukaan akses sepanjang sekitar 925 meter atau hampir satu kilometer di bantaran Sungai Code dan Gajah Wong pada tahun ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan secara bertahap.

"Tahun ini targetnya sekitar 925 meter atau hampir satu kilometer. Kalau empat tahun ke depan berjalan sesuai rencana, mudah-mudahan seluruh target bisa selesai," katanya.

Hasto menyebut total panjang bantaran sungai yang masih perlu ditata mencapai sekitar sembilan kilometer. Lokasi-lokasi prioritas telah dipetakan untuk diselesaikan secara bertahap hingga 2029.

Ia menilai status Sultan Ground justru tidak menjadi hambatan karena mendapat dukungan penuh dari Panitikismo Kraton Jogja.

"Justru warga yang sebelumnya belum memiliki kekancingan, setelah mengikuti program ini akhirnya memperoleh surat kekancingan. Itu bentuk dukungan dari Kasultanan," ujarnya.

Kepala DPUPKP Kota Jogja, Umi Akhsanti, menambahkan target penataan tidak hanya membuka akses jalan, tetapi juga menata seluruh bantaran tiga sungai utama di Kota Jogja hingga 2029 atau paling lambat 2030.

"Tahun ini untuk Sungai Code targetnya sekitar satu kilometer. Kalau keseluruhan rumah yang menjadi sasaran kurang lebih 1.000 rumah," katanya.

Menurut Umi, tantangan terbesar saat ini bukan lagi penolakan warga, melainkan keterbatasan anggaran. Setelah melihat hasil penataan di Kampung Madani dan Kampung Lampion, antusiasme masyarakat justru meningkat.

"Hampir 90% warga sekarang sudah mau ditata karena mereka sudah melihat hasilnya," ujarnya.

Ia mengakui anggaran yang tersedia saat ini baru cukup untuk membuka akses jalan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti sanitasi, drainase, dan IPAL komunal masih membutuhkan tambahan pendanaan.

"Kalau sekarang anggarannya sekitar Rp10 miliar itu baru cukup supaya aksesnya tersambung dulu. Infrastruktur sanitasi dan lainnya belum semuanya bisa diselesaikan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.