Kembali ke Super League, PSS Sleman Bidik Awal Positif Lawan Bali United
PSS Sleman siap membuktikan kekuatan di laga pembuka Super League saat menghadapi Bali United di Stadion I Wayan Dipta.
Ilustrasi ketahanan pangan. Antara/Adeng Bustomi/wsj.\r\n
Harianjogja.com, SLEMAN—Pengembangan blue food atau pangan biru berbasis sumber daya perairan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dan alih fungsi lahan daratan. Kebutuhan protein nasional bahkan diproyeksikan meningkat hingga 67% pada 2050 seiring pertumbuhan populasi dunia.
Isu tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Tahunan XXIII Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan (SEMNASKAN-UGM XXIII) yang digelar Fakultas Pertanian UGM di Auditorium Harjono Danoesastro pada Sabtu (25/7/2026). Seminar mengusung tema "Blue Foods: Potensi dan Pengelolaan Berkelanjutan Sistem Pangan Biru Berbasis Perairan Lokal".
Dekan Fakultas Pertanian UGM, Prof. Jaka Widada, mengatakan ketahanan pangan di masa depan tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian di daratan, tetapi juga harus memanfaatkan potensi sumber daya perairan yang dimiliki Indonesia.
Menurutnya, kekayaan sumber daya perairan perlu dikelola secara bijaksana, inovatif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan di masa mendatang.
"Kekayaan perairan juga harus dikelola secara bijaksana, inovatif, dan berkelanjutan. Di sinilah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghasilkan solusi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Jaka Widada.
Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana, menambahkan transformasi sistem blue food menjadi kebutuhan mendesak seiring proyeksi pertumbuhan populasi dunia yang diperkirakan mencapai 9,66 miliar jiwa pada 2050.
Kondisi tersebut diproyeksikan berdampak pada peningkatan kebutuhan protein ikan hingga 67%. Di sisi lain, sistem pangan berbasis daratan juga menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan lahan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, hingga alih fungsi lahan pertanian.
Erwin menjelaskan pengembangan blue food harus didasarkan pada lima dimensi utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan gizi, mutu dan keamanan pangan, serta keberlanjutan. Kelima aspek tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pangan yang tangguh dari hulu hingga hilir.
"Transformasi blue food harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, pengembangan produk bernilai tambah, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045," terangnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, menyebut blue food memegang peran penting dalam mendukung program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut dia, sektor perairan menjadi sumber protein bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia sehingga penguatan kampanye konsumsi ikan di tengah masyarakat perlu terus didorong.
Danang menilai masyarakat selama ini masih lebih akrab dengan sumber protein lain seperti daging dan telur dibandingkan ikan.
"Dukungan kebijakan, riset maupun teknologi, blue food nantinya benar-benar menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kita," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PSS Sleman siap membuktikan kekuatan di laga pembuka Super League saat menghadapi Bali United di Stadion I Wayan Dipta.
Kejati DIY menetapkan ABW sebagai tersangka dugaan korupsi kelonggaran tarik pinjaman senilai sekitar Rp1,66 miliar di Wonosari.
KPK memeriksa empat saksi kasus dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Minyak jelantah dari MBG, KDMP, rumah tangga hingga restoran dijajaki Pertamina sebagai bahan baku bahan bakar pesawat ramah lingkungan.
Selama 56 tahun, SHARP telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, mengikuti perubahan kebutuhan rumah tangga, perkembangan teknologi.
Menteri LH Jumhur Hidayat menegaskan pasar karbon Indonesia harus berbasis aksi iklim nyata, bukti kredibel, dan tata kelola berintegritas.