Masuk Desil 6, Warga Bantul Pertanyakan Penetapan DTSEN

Harianjogja.com, BANTUL— Penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai dipertanyakan warga di Kabupaten Bantul. Sejumlah warga mendatangi Dinas Sosial Bantul untuk mengklarifikasi data, sementara sebagian lainnya mempertanyakan kesesuaian kelompok kesejahteraan yang tercantum dengan kondisi ekonomi mereka.

Salah satunya Ericko, 46, warga di Bangunjiwo, Kasihan. Setelah mengecek data pada situs DTSEN Kementerian Sosial, ia mendapati dirinya masuk dalam desil 6.

Ericko menilai klasifikasi itu belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonominya. Ia khawatir penetapan desil tersebut nantinya berpengaruh terhadap kebijakan yang menggunakan data kesejahteraan sebagai salah satu dasar.

"Menurut saya kalau dengan keadaan saya sekarang yang pas itu masuk ke desil 4 atau 5," katanya, Kamis (20/8/2026).

Menurut Ericko, penilaiannya terhadap desil tersebut berkaitan dengan pekerjaan dan pendapatan yang diterimanya setiap bulan. Ia bekerja sebagai pekerja swasta dengan penghasilan rata-rata Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.

Di sisi lain, pengeluaran rumah tangganya sedikit lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kondisi keluarga itu juga menjadi pertimbangannya ketika melihat hasil klasifikasi dalam DTSEN.

"Istri saya hanya ibu rumah tangga, memang rumah sudah punya sendiri tapi statusnya masih kredit, jadi saya kira metodenya seperti apa penentuan desil itu," jelasnya.

Warga Mulai Datang ke Dinsos Bantul

Kekhawatiran mengenai data desil juga terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang datang ke Dinas Sosial Bantul pada pekan ini.

Sejak Selasa (18/8/2026) siang, rata-rata sekitar 50 warga mendatangi kantor jawatan tersebut. Mereka datang dengan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan data dalam DTSEN.

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul, Sujarwo, mengatakan jumlah kunjungan itu meningkat dibandingkan hari biasa yang berada di kisaran 30 warga.

Namun, ia menegaskan tidak semua kedatangan warga berkaitan dengan keinginan mengubah desil. Sebagian masyarakat datang untuk mendapatkan cetakan DTSEN, surat keterangan DTSEN untuk keperluan Program Indonesia Pintar (PIP), maupun surat rekomendasi bank.

"Ada yang minta print DTSEN. Ada yang kartu ATM hilang, lupa password, dan sejenisnya. Ada juga yang desilnya naik," kata Sujarwo.

Penentuan Desil Menggunakan 39 Kriteria

Sujarwo menjelaskan data desil dalam DTSEN diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pusat. Pengelompokan tersebut berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Semakin kecil angka desil, status sosial ekonomi masyarakat tergolong pra sejahtera. Sebaliknya, semakin besar angka desil, status sosial ekonominya berada pada kelompok yang lebih tinggi.

Pemutakhiran DTSEN juga tidak dilakukan sekali untuk seterusnya. Data diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.

Dalam menentukan kelompok desil, termasuk desil 1, terdapat sejumlah parameter yang digunakan. Setidaknya ada 39 kriteria yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, warga yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi terkini tidak dapat langsung meminta perubahan di kantor Dinsos Bantul.

Perubahan Data Harus Melalui Kalurahan

Sujarwo mengatakan pembaruan data dilakukan melalui pemerintah kalurahan. Data yang diajukan kemudian harus diperkuat dengan surat tanggung jawab mutlak dari lurah.

"Prosedurnya update data melalui kalurahan. Difinalisasi dengan surat tanggung jawab mutlak pak lurah, menguatkan bahwa kondisi si A memang betul seperti itu," ujarnya.

Proses pembaruan tersebut dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Nasional (SIK-NG). Setelah data diperbarui oleh pemerintah kalurahan, Dinsos Bantul melakukan verifikasi sebelum data diteruskan kepada BPS pusat.

Selanjutnya, BPS melakukan pemutakhiran sekaligus merilis perubahan DTSEN dan desil dalam periode tiga bulan.

Mekanisme itu pula yang membuat warga tidak serta-merta dapat mengubah kelompok desil hanya dengan datang ke Dinsos. Kondisi sosial ekonomi yang menjadi dasar data perlu diperbarui melalui prosedur yang telah ditentukan.

Warga Bukan Mengajukan Penurunan Desil

Sujarwo menegaskan istilah yang tepat dalam proses tersebut bukan permintaan untuk menurunkan atau menaikkan desil.

Menurutnya, warga melakukan pembaruan data agar informasi kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN sesuai dengan keadaan terbaru. Hasil pemutakhiran itulah yang kemudian menjadi bagian dari proses pengolahan data berikutnya.

Ericko sendiri belum berencana segera mengurus perubahan datanya. Ia masih ingin mempelajari lebih dahulu persyaratan yang diperlukan karena proses pembaruan harus dilakukan melalui pemerintah kalurahan dan membutuhkan waktu.

"Makanya saya coba pelajari dulu data yang dibutuhkan itu apa saja kalau mau ubah desil, kalau sekiranya tidak terlalu ribet mungkin saya akan urus perubahan desil," katanya.

Sujarwo kembali mengingatkan bahwa warga tidak mengajukan permintaan khusus agar angka desil mereka dinaikkan atau diturunkan. Proses yang dilakukan adalah memperbarui data sosial ekonomi berdasarkan kondisi terbaru.

"Bahasa resminya update data melalui kalurahan, bukan minta penurunan atau kenaikan desil," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.