Banyak Desil Berubah, Dinsos DIY Tegaskan DTSEN Harus Terus Dimutakhirkan
Dinsos DIY menyebut pemutakhiran DTSEN dilakukan terus-menerus karena perubahan kondisi warga dapat membuat pemeringkatan desil tidak relevan.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditemui di Kompleks Kepatihan setelah melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DIY Masa Bakti 2026-2031, Minggu (13/9/2026)./Harian Jogja-Anisatul Umah
Harianjogja.com, JOGJA—Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong pendekatan persuasif dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyusul penembakan tiga warga sipil yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiga ASN tersebut tewas dalam penembakan yang terjadi di wilayah Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya.
Jusuf Kalla sangat menyayangkan penembakan terhadap tiga warga sipil tersebut. Menurutnya, penanganan KKB tetap perlu dilakukan melalui operasi, tetapi harus diiringi pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Menurut Jusuf Kalla, pendekatan kepada masyarakat penting agar muncul pemahaman bahwa pembangunan Papua merupakan upaya bersama.
"Tapi juga harus ada pendekatan ke masyarakat untuk adanya suatu pengertian persuasif dengan baik," ujarnya ditemui di Kompleks Kepatihan setelah melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DIY Masa Bakti 2026-2031, Minggu (13/9/2026).
Jusuf Kalla Soroti Pembangunan Papua
Jusuf Kalla menilai Papua sebenarnya telah memperoleh anggaran yang cukup besar untuk pembangunan. Ia juga menyebut kondisi Papua saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Papua Nugini.
Menurutnya, KKB perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai pembangunan di Papua. Namun, apabila kelompok tersebut tetap melakukan kekerasan, aparat TNI dan Polri perlu melakukan operasi.
Meski demikian, Jusuf Kalla menekankan pentingnya upaya persuasif dan pendekatan damai. Ia menyebut pendekatan semacam itu pernah diterapkan di Aceh dan daerah lainnya.
"Perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu. Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasan ya operasi dari para aparat kita, TNI, Polri. Tapi perlu ada upaya persuasif secara baik secara damai," jelasnya.
KemenHAM Kecam Penembakan Tiga ASN
Sebelumnya, Juru Bicara KemenHAM RI Thomas Harming Suwarta mengatakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia.
"KemenHAM RI mengecam keras penembakan tiga warga sipil di Jayawijaya ini. Pembunuhan ini sangat keji, terhadap warga sipil yang sedang mencari penghidupan atau nafkah di Papua. Kami juga meminta agar pelaku diusut tuntas dan dihukum," ujarnya.
Penembakan terhadap tiga ASN tersebut terjadi pada Rabu (9/9/2026) di wilayah Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya.
Ketiga korban dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami penembakan yang diduga dilakukan oleh KKB. Aparat masih melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk memastikan kelompok yang terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut.
Kasus penembakan ini menjadi perhatian karena korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Di tengah proses penyelidikan, Jusuf Kalla menilai penanganan KKB membutuhkan kombinasi antara tindakan aparat dan pendekatan persuasif secara damai kepada masyarakat.
Pendekatan tersebut, menurutnya, diperlukan agar pemahaman mengenai pembangunan Papua dapat diterima dengan baik, sementara tindakan operasi tetap menjadi pilihan apabila kekerasan terus dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinsos DIY menyebut pemutakhiran DTSEN dilakukan terus-menerus karena perubahan kondisi warga dapat membuat pemeringkatan desil tidak relevan.
Empat wisatawan terseret ombak Pantai Jungwok Gunungkidul saat hendak berfoto. Seorang wisatawan asal Solo meninggal dunia.
Kemenhub mendirikan posko darurat di Pelabuhan Trisakti untuk menangani insiden Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Masalembo.
DPRD DIY mendorong penanganan kekeringan melibatkan seluruh OPD, tidak hanya BPBD, dengan dukungan koordinasi dan anggaran memadai.
Debit Sungai Tinalah Kulonprogo surut saat kemarau. Kondisi ini membuat wisata keceh diminati, tetapi wisatawan diminta tetap waspada.
Kejagung mengungkap Ferry Boboho mengembalikan Rp5 miliar pada Agustus 2026. Uang itu bagian dari Rp40 miliar Tan Kian.