Gaji PPPK Ditanggung Pusat Mulai 2027, DPRD Bantul Siapkan Penyesuaian APBD

Harianjogja.com, BANTUL— Skema baru pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah yang mulai ditanggung pemerintah pusat pada 2027 akan menjadi salah satu pertimbangan DPRD Bantul dalam menyusun anggaran daerah tahun depan.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengatakan pemerintah daerah akan menyesuaikan struktur penganggaran dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kami nanti menyesuaikan dari mandatory dari pusat seperti apa peruntukannya. Apa yang menjadi mandatory-nya, insyaallah kami akan melakukan sesuai dengan arahan dari pusat,” kata Hanung, Sabtu (3/10/2026).

Pemerintah pusat dan DPR sebelumnya menyepakati pembiayaan gaji atau honorarium PPPK yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah melalui APBN 2027. Anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp23 triliun. Kebijakan itu juga disebut akan mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah.

Dengan perubahan tersebut, DPRD Bantul masih akan menyesuaikan sejumlah pos anggaran dalam penyusunan APBD 2027. Hanung mengatakan kondisi fiskal daerah juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja.

“Fiskal kami kelihatannya ada beberapa yang mau naik,” ujarnya.

Belanja Kurang Mendesak Diefisienkan

Hanung mengatakan evaluasi terhadap struktur belanja Bantul telah dilakukan. Sejumlah pengeluaran yang dinilai kurang mendesak akan diefisienkan atau dikurangi.

DPRD Bantul juga melakukan pengurangan perjalanan dinas. Menurut Hanung, hasil efisiensi tersebut diarahkan untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Beberapa hal yang dirasa kurang urgen di akhir tahun ini tetap harus ada efisiensi maupun pengurangan. Perjalanan dinas juga kami kurangi. Pengurangan tersebut digunakan untuk BTT,” katanya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian belanja daerah dengan kemampuan fiskal Bantul. DPRD bersama Pemkab Bantul akan mempertimbangkan kembali kebutuhan anggaran agar belanja wajib dan prioritas daerah tetap dapat dipenuhi.

Perubahan skema pembiayaan PPPK juga perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan fiskal nasional. Selain pembiayaan PPPK oleh pusat, pemerintah dan DPR juga menyepakati penundaan kewajiban alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen yang diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Hanung menegaskan penyusunan APBD Bantul 2027 tetap akan mengikuti ketentuan pemerintah pusat.

“Intinya kami menyesuaikan dengan mandatory dari pusat,” ujarnya.

Anggaran Pemilihan Lurah Antarwaktu

Selain penyesuaian pembiayaan PPPK, DPRD Bantul juga memperhitungkan kebutuhan anggaran lain menjelang akhir tahun.

Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan lurah antarwaktu di tiga kalurahan. Pemilihan tersebut diperlukan setelah terdapat lurah yang mengundurkan diri maupun meninggal dunia.

Kebutuhan anggaran untuk agenda tersebut menjadi salah satu pos yang turut diperhitungkan dalam penyesuaian belanja daerah.

Dengan adanya perubahan skema pembiayaan PPPK serta kebutuhan belanja lainnya, penyusunan APBD Bantul 2027 akan diarahkan untuk menyesuaikan ruang fiskal daerah dengan berbagai kewajiban dan prioritas pembangunan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.