Pekerja Informal DIY Naik Jadi 55,14%, Disnakertrans Beri Penjelasan

Harianjogja.com, JOGJA—Proporsi pekerja informal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat menjadi 55,14% pada Agustus 2026. Meski naik 1,17 poin persentase dibandingkan Agustus 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menilai kondisi tersebut belum bisa langsung disebut sebagai kemunduran.

Kepala Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo, mengatakan kenaikan jumlah pekerja informal tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Namun, pekerja informal masih memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan sehingga tidak termasuk kelompok pengangguran.

Menurutnya, pekerjaan informal juga menjadi bagian dari karakter ekonomi DIY yang banyak ditopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, pertanian, serta jasa.

"Kenaikan 1,17 poin persentase memang perlu menjadi perhatian, tetapi belum bisa disimpulkan sebagai kemunduran," ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Ariyanto menilai persoalan utama pekerja informal bukan semata-mata jumlahnya, melainkan kualitas pekerjaan. Hal itu mencakup kepastian pendapatan, perlindungan kerja, dan akses terhadap jaminan sosial.

Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas serta perlindungan pekerja informal, sekaligus memperluas kesempatan kerja formal.

Sejumlah Faktor Picu Peningkatan Pekerja Informal

Ariyanto menyebut ada sejumlah faktor yang memengaruhi peningkatan proporsi pekerja informal di DIY.

Pertama, pertumbuhan usaha mandiri dan UMKM, termasuk usaha berbasis platform digital, jasa, serta perdagangan daring. Menurutnya, semakin banyak orang memilih atau terdorong untuk menjalankan usaha sendiri.

Kedua, adanya kebutuhan fleksibilitas kerja di kalangan angkatan kerja muda. Kondisi tersebut terlihat dari pilihan pekerjaan lepas dan pola kemitraan.

Ketiga, penyerapan tenaga kerja formal belum sepenuhnya mengimbangi pertambahan angkatan kerja, terutama lulusan baru. Selain itu, tekanan di sejumlah industri padat karya membuat sebagian pekerja beralih ke usaha informal.

Faktor lainnya adalah struktur ekonomi DIY yang didominasi usaha mikro dan kecil serta sektor jasa.

"Itu bisa menjadi salah satu faktor [lapangan kerja formal terbatas], tetapi bukan satu-satunya," ujarnya.

Ariyanto menjelaskan kenaikan proporsi pekerja informal bisa mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja formal bagi sebagian pencari kerja. Namun, kondisi tersebut juga dapat menunjukkan pilihan sebagian masyarakat untuk berwirausaha atau bekerja secara fleksibel.

Disnakertrans DIY, lanjutnya, tidak ingin menyimpulkan kenaikan tersebut hanya dari satu faktor. Meski demikian, perluasan kesempatan kerja formal tetap menjadi prioritas pemerintah.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui fasilitasi penempatan kerja, penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, peningkatan kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan, serta mendorong investasi dan dunia usaha agar menyerap tenaga kerja lokal.

"Di sisi lain, kami mendorong usaha mikro dan kecil naik kelas agar sebagian dapat berkembang menjadi usaha yang lebih mapan dan formal," lanjutnya.

Disnakertrans DIY Dorong Perlindungan Pekerja Informal

Selain memperluas kesempatan kerja formal, pemerintah juga berupaya memperkuat perlindungan bagi pekerja informal.

Ariyanto menjelaskan pekerja informal tidak terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja. Oleh karena itu, pendekatan perlindungannya berbeda dibandingkan pekerja formal.

Ada beberapa langkah yang didorong Disnakertrans DIY. Pertama, memperluas kepesertaan jaminan sosial dengan mendorong pekerja informal atau bukan penerima upah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, minimal untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta BPJS Kesehatan.

Kedua, meningkatkan kompetensi dan produktivitas melalui pelatihan. Langkah ini diharapkan membantu pekerja memperoleh pendapatan yang lebih stabil sekaligus membuka peluang untuk beralih ke pekerjaan yang lebih layak.

Ketiga, memberikan pendampingan dan pembinaan, termasuk terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terutama bagi pekerja di sektor berisiko.

"Dan terakhir, kolaborasi lintas pihak, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi usaha, komunitas, dan pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan," ujarnya.

Disnakertrans DIY juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui program SERTAKAN (Sejahterakan Pekerja Sekitar). Program ini mengajak perusahaan di DIY ikut melindungi pekerja di lingkungan sekitarnya, termasuk pekerja rentan dan informal.

Dukungan tersebut dilakukan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP).

Selain itu, Disnakertrans DIY mendorong penguatan payung kebijakan agar perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin merata. Sosialisasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan komunitas pekerja juga terus digencarkan.

"Harapannya, pekerja informal seperti pedagang, pengemudi, buruh lepas, dan pelaku usaha mikro memiliki perlindungan dasar saat terjadi risiko kerja," ungkapnya.

BPS: Pekerja Formal Masih Didominasi Karyawan

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat proporsi penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 55,14% pada Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 1,17 poin persentase dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 53,97%.

Plt. Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja masih didominasi buruh, karyawan, atau pegawai dengan proporsi 41,46%.

"Dari sisi status pekerjaan, penduduk bekerja masih didominasi oleh buruh, karyawan, atau pegawai dengan proporsi 41,46," ujarnya.

BPS DIY menjelaskan pengelompokan pekerja formal dan informal didasarkan pada status pekerjaan, bukan jenis lapangan usaha.

Pekerja informal mencakup penduduk yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, serta pekerja keluarga atau tidak dibayar. Sementara itu, pekerja formal meliputi penduduk dengan status buruh atau karyawan serta mereka yang berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.