Viral Mobil Pelat Merah Halangi Ambulans di Demakijo, Ini Klarifikasi Pemkab Sleman
Video mobil pelat merah diduga menghalangi ambulans di Demakijo Sleman viral. Pemkab Sleman memastikan kendaraan tersebut bukan aset pemerintah daerah.
Ilustrasi Puskesmas (Dok/JIBI)
Puskesmas Sleman terus ditingkatkan layanannya.
Harianjogja.com, SLEMAN- Setidaknya tiga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) tahun ini akan beroperasi 24 jam. Ketiga Puskesmas tersebut melengkapi jumlah Puskesmas yang melayani masyarakat selama 24 jam.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, Mafilindati Nuraini menjelaskan, peningkatan jam operasional tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi selama ini Puskesmas menjadi salah satu fasilitas kesehatan (faskes) pertama peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketiga Puskesmas yang rencananya akan beroperasi 24 jam mulai tahun ini meliputi Puskesmas Sayegan, Puskesmas Tempel 1 dan Puskesmas Gamping 1.
"Sebagai faskes pertama untuk BPJS Kesehatan Puskesmas membutuhkan peningkatan fasilitas. Tahun ini, kami tambah tiga Puskesmas lagi yang bisa melayani rawat inap dan persalinan," kata Linda sapaan akrab Mafilindati, Selasa (23/2/2016).
Jika rencana tersebut terealisasi tahun ini, maka total Puskesmas yang beroperasi 24 jam di Sleman menjadi sembilan unit dari 25 unit Puskesmas yang ada di Sleman. Tahun lalu, Puskesmas yang sudah memiliki fasilitas rawat inap dan layanan persalinan meliputi Puskesmas Mlati II, Kalasan, Ngemplak I, Sleman, Minggir dan Turi.
"Kami secara bertahap akan meningkatkan sarana dan prasarananya," ujarnya.
Diakuinya, kendala utama untuk peningkatan sarana dan prasana Puskesmas adalah ketersediaan lahan. Dia menyontohkan rencana pengembangan Puskesmas Depok III yang terkendala lahan.
"Puskesmas yang bisa dikembangkan akan kami kembangkan. Cuma kendala utama adalah masalah pengadaan tanah. Seperti di Sribit, Berbah," tuturnya.
Kejasama
Dia mengakui, akibat tidak semua Puskesmas beroperasi 24 jam maka tidak semua peserta dapat menikmati layanan di faskes pertama itu. Misalnya untuk proses persalinan.
"Kami sudah memiliki solusinya dengan bekerjasama bidan-bidan yang praktik mandiri maupun pihak swasta. Untuk biaya persalinan Puskesmas yang membayar," terang Linda.
Dia menegaskan, 25 unit Puskesmas di Sleman seluruhnya telah menjalin kerjasama dengan bidan maupun pihak swasta. Dia menegaskan agar peserta BPJS Kesehatan tetap mengikuti prosedur untuk mendapat manfaat.
"Untuk proses persalinan menggunakan BPJS Kesehatan harus ada indikasi medis. Kalau kelahiran normal tidak akan diberi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Video mobil pelat merah diduga menghalangi ambulans di Demakijo Sleman viral. Pemkab Sleman memastikan kendaraan tersebut bukan aset pemerintah daerah.
Pimpinan ponpes di Lombok Tengah divonis 14 tahun penjara dalam kasus kekerasan seksual dan diwajibkan membayar restitusi Rp111,44 juta.
Pabrik BYD di Subang berkapasitas 150.000 unit per tahun dan berpotensi menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja lokal.
Prabowo mendorong Danantara dan RDIF membiayai proyek investasi Indonesia-Rusia serta meminta I-EAEU FTA segera berlaku.
DPRD Bantul menyoroti izin kolam koi di Villa Banguntapan setelah warga mengeluhkan rembesan air, kolam jebol, hingga dugaan pencemaran.
Sebanyak 170 pelajar di Jombang dan Nganjuk diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Penyebabnya masih diselidiki.