APBD Perubahan Gunungkidul: Transfer Turun, PAD Dinaikkan
APBD Perubahan Gunungkidul 2026 mulai dibahas. Pendapatan turun Rp50,65 miliar, sementara PAD dinaikkan untuk menutupinya.
Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (JIBI/Solopos/Antara)
Ujian nasional di Gunungkidul lancar
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwosari Ruslan mengakui sempat ada gangguan listrik di hari ketiga UN. Meski demikian, hal tersebut tidak mengganggu jalannya tes karena mati lampu itu terjadi saat masa jeda waktu memasuki sesi kedua ke sesi ketiga UNBK.
“Sekitar sepuluh menit matinya dan kami sempat menghidupkan genset. Namun saat ujian di sesi ketiga dilakukan listrik sudah kembali hidup,” katanya.
Menurut dia, insiden matinya lampu tidak hanya dirasakan di SMK Negeri 1 Purwosari, kondisi itu juga terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tepus dan Saptosari. “Dalam laporan memang ada insiden mati lampu, tapi hal tersebut tidak menganggu jalannya tes,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ngawen Basuki mengatakan, ujian di hari ketiga di sekolahnya dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada gangguan.
“Kami yang takutkan listrik mati tapi hingga sekarang [kemarin] tidak terjadi,” kata Basuki.
Dia menilai, pelaksanaan UNBK lebih efisien dan efektif. Para siswa pun bisa lebih santai karena setiap harinya hanya mengerjakan satu mata pelajaran.
“Mudah-mudahan kondisi ini bisa berdampak terhadap peningkatan hasil nilai dalam ujian,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APBD Perubahan Gunungkidul 2026 mulai dibahas. Pendapatan turun Rp50,65 miliar, sementara PAD dinaikkan untuk menutupinya.
Perubahan desil membuat sebagian warga DIY kehilangan bansos. Sekda DIY meminta verifikasi data DTSEN dipercepat agar bantuan tepat sasaran.
Kebakaran gedung pesta pernikahan di Kinshasa, Kongo, menewaskan 22 orang. Jalur evakuasi terbatas diduga memperparah jumlah korban.
OJK mencabut izin usaha 13 bank sepanjang 2026. Berikut daftar BPR dan BPRS yang izinnya dicabut hingga September.
Konstruksi Tol Jogja-Solo Paket 2.2 Trihanggo-Junction Sleman ditargetkan rampung Desember 2026 dan diharapkan memperlancar arus Jateng-DIY.
Apindo meminta kewajiban sertifikasi halal 18 Oktober 2026 ditunda karena ekosistem industri dan rantai pasok dinilai belum siap.