Beras Bau Apek, Warga Tancep Tolak Beras Bulog

Warga Desa Tancep, Kecamatan Ngawen menolak jatah beras sejahtera (rastra) dari Bulog

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-  Warga Desa Tancep, Kecamatan Ngawen menolak jatah beras sejahtera (rastra) dari Bulog. Penolakan dikarenakan kualitas beras dinilai tidak layak konsumsi. Bahkan penolakan tersebut disertai dengan pernyataan resmi dari pihak desa yang diberikan kepada Perum Bulog Divre DIY.

Kepala Desa Tancep Sunardi mengatakan, penolakan terhadap jatah rastra merupakan puncak dari kekesalan warga. Pasalnya dalam dua bulan terakhir jatah beras yang diberikan dinilai tidak layak konsumsi.

“Kualitasnya sangat buruk karena warnanya kecoklat-coklatan, berbau apek hingga berkutu,” kata Sunardi saat dihubungi wartawan, Senin (7/8/2017).

Menurut dia, dengan temuan tersebut, Pemerintah Desa Tancep pun mengambil sikap tegas dengan menolak distribusi rastra untuk bulan ini. Pengalaman pengiriman di Juli lalu menjadi pelajaran berharga karena beras bantuan tidak dikonsumsi karena langsung diolah warga mejadi karak.

“Pengiriman Bulan Juli kualitasnya juga tidak baik, namun warga masih memberikan toleransi karena takut bantuan akan dihentikan. Namun pengiriman itu [rastra kulaitas buruk] diulang lagi di bulan ini sehingga kami putuskan untuk menolak bantuan tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, beras bantuan dari pemerintah tersebut sudah dikembalikan ke gudang Bulog. Diharapkan dengan penolakan tersebut, kasus yang sama tidak terulang kembali. “Mudah-mudahan ada beras pengganti dengan kualitas yang lebih baik,” katanya.

Dia mengungkapkan, di Desa Tancep ada 940 Kepala Keluarga penerima rastra. Itu artinya dalam sekali pengiriman ada sekitar 14 ton beras yang didistribusikan ke warga kurang mampu di desa tersebut. “Semua kami tolak dan dikembalikan ke Bulog,” ujarnya.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ngawen, Sri Suryani mengatakan, ada tiga desa di Ngawen yang mendapatkan kiriman beras tidak layak konsumsi. Tiga desa tersebut meliput Tancep, Sambirejo, Jurangjero. “Semua sudah dikembalikan dan Bulog berjanji mengganti dengan yang lebih baik,” katanya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Gunungkidul Bambang Sukemi mengatakan, pengiriman rastra dengan kualitas kurang baik di Gunungkidul beberapa kali terjadi. Namun hal tersebut bukan kewenangan dari pemkab karena hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. “Kita hanya melakukan koordinasi saja,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.