Tiga Proyek Pembangunan di Gunungkidul Belum Selesai Lelang

Sedikitnya tiga program milik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum masuk tahap lelang

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Sedikitnya tiga program milik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum masuk tahap lelang sehingga belum ditentukan siapa rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

Data dari DPUPRKP Gunungkidul, tiga proyek yang masih dalam proses lelang meliputi instalasi perluasan pelayanan air milik PDAM Tirta Handayani sebesar Rp3,5 miliar, talut pengendali banjir di Desa Siraman Rp1,7 miliar. Sedang satu kegiatan lagi berkaitan dengan Sanitasi Masyarakat untuk pengelolaan limbah masyarakat.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul Eddy Praptono mengakui hingga akhir Agustus belum masih ada tiga program yang belum diketahui rekanan pemenang karena masih dalam proses pelelangan.

“Ada tiga. Semua memang sudah dimasukan ke Unit Layanan Pengadaan, tapi hingga sekarang belum selesai,” kata Eddy kepada Harianjogja.com di akhir pekan lalu.

Menurut dia, meski ada sedikit keterlambatan dalam proses lelang, namun hal tersebut tidak mengubah target agar pelaksanaan dapat selesai tepat waktu. Eddy pun mengaku optimistis dapat selesai sebelum tahun anggaran berakhir karena program didominasi dengan pengadaan barang.

“Memang ada satu pengerjaan fisik pembangunan talut pengendali banjir, tapi saya yakin itu dapat selesai tepat waktu,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk pengawasan terhadap program kegiatan tidak hanya dilakukan terhadap tiga proyek yang masih dalam tahap lelang. Namun seluruh proyek yang dimiliki akan terus diawasi sehingga target dapat selesai tepat waktu. “Kita tidak tinggal diam, karena pengawasan akan terus dilakukan,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Gunungkidul Suharno menyayangkan masih adanya program kegiatan di DPUPRKP yang masih dalam proses lelang. Ia pun berharap agar proses tersebut segera diselesaikan sehingga pengerjaan dapat selesai tepat waktu.

“Jangan terus molor karena nantinya akan berpengaruh terhadap hasil dan kualitas dari pengerjaan,” kata Suharno.

Menurut dia, agar program dapat berjalan dengan maksimal maka dalam pelaksanaan harus dipantau setiap perkembangan yang dimiliki.

“Ini berlaku untuk semua. Dalam penandatangan kontrak terdapat tahapan dalam progress pembangunan. Jadi kalau memang ada keterlambatan jangan sungkan-sungkan menegur agar program berjalan sesuai dengan kontrak,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.