Jelang Jatuh Tempo, PBB Gunungkidul Baru Terkumpul Rp21,7 Miliar
PBB-P2 Gunungkidul mencapai Rp21,7 miliar menjelang jatuh tempo 30 September 2026. Wajib pajak diminta segera membayar agar terhindar denda.
Logo Gunungkidul
"Tapi, untuk [jalur alternatif] Ngoro-oro ke Ngalang masih kita cari lokasi yang pas”
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Hingga saat ini, Pemkab Gunungkidul belum menentukan titik untuk pembangunan jalur dari Jembatan Lemahbang, Ngoro-oro menuju Jembatan Nguwot, Ngalang, Gedangsari. Pembangunan jalur alternatif Sleman-Gunungkidul ini memerlukan kajian yang matang.
Kepala Bappeda Gunungkidul Sri Suhartanta menjelaskan, untuk titik penghubung jalur alternatif Sleman-Gunungkidul, tepatnya di jalur Ngoro-oro menuju Ngalang belum ditentukan karena masih dalam tahap kajian. “Untuk titik yang lain seperti di wilayah perbatasan dengan Sleman atau jalur dari Ngalang menuju Gading sudah ada gambarannya, tapi untuk Ngoro-oro ke Ngalang masih kita cari lokasi yang pas,” ujar dia, Kamis (9/11/2017).
http://m.harianjogja.com/?p=867661">Baca juga : Pemkab Gunungkidul Belum Tentukan Titik Pembangunan Jalur Ngoro-oro Menuju Ngalang
Sri Suhartanta menjelaskan, kajian untuk penentuan lokasi penyambung jalur alternaif ini sangat dibutuhkan. Salah satunya untuk menentukan titik sehingga jalur yang akan dilalui bisa sesuai standarisasi yang ada. “Kajian dibutuhkan agar titik yang akan dibangun bisa pas, baik dari kondisi jalan hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan,” katanya.
Dia menambahkan, pembangunan jalur alternatif Sleman-Gunungkidul merupakan salah satu upaya untuk memecah kepadatan arus lalu lintas di jalur utama Jogja-Wonosari. “Mudah-mudahan dengan pembangunan itu maka arus tidak menumpuk di jalur utama sehingga arus kendaraan bisa lebih lancar,” ujarnya.
http://m.harianjogja.com/?p=860950">Baca juga : Asyik, Pembangunan Jembatan Lemahbang Masuki Tahap Akhir
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PBB-P2 Gunungkidul mencapai Rp21,7 miliar menjelang jatuh tempo 30 September 2026. Wajib pajak diminta segera membayar agar terhindar denda.
Komisi XIII DPR akan memeriksa Lapas Cibinong untuk mencocokkan data dan menindaklanjuti perbedaan temuan Ombudsman dan Kemenimipas.
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Serikat PRT dan sejumlah organisasi sipil mendesak penegakan hukum kasus dugaan keracunan MBG di Jogja dan meminta kasus diusut tuntas.
Kajian renovasi Stadion Mandala Krida masuk tahap analisis. DPRD DIY menargetkan estimasi DED tersedia untuk penganggaran 2027.
ASDP Ketapang mengoperasikan 27 kapal untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan sepanjang 8,5 km di Pelabuhan Ketapang.