Kantor Kapanewon Ponjong Bakal Dipindah ke Pinggir Jalan Nasional
Pemkab Gunungkidul berencana memindahkan kantor Kapanewon Ponjong ke pinggir jalan nasional karena dinilai kurang strategis.
Pemaksaan sewa tikar di Pantai Krakal, Ngestirejo, Tanjungsari sempat mencuat
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemaksaan sewa tikar di Pantai Krakal, Ngestirejo, Tanjungsari sempat mencuat di jejaring media sosial.
Ketua DPRD Gunungkidul Suharno pun mengaku prihatin dengan kondisi ini karena dapat memberikan citra buruk terhadap perkembangan pariwisata.
Dia pun berharap kepada pelaku usaha di kawasan wisata tidak membuat aturan sendiri. Pasalnya jika itu dilakukan dapat berdampak tidak baik, khususnya terhadap kenyamanan pengunjung.
“Jangan mengada-ada, jika memang belum ada aturan sewa menyewa apalagi dengan unsur pemaksaan. Kalau seperti ini, wisatawan akan mengeluh dan yang rugi tidak hanya pelaku usaha, karena Pemkab juga ikut terkena dampaknya,” kata Suharno kepada wartawan, Senin (15/1/2018).
Menurut dia, keluhan terkait dengan masalah pariwisata tidak hanya sekali terjadi. Pasalnya, lanjut Suharno, beberapa waktu lalu mendengar adanya masalah jasa ojek di kawasan Pantai Timang. “Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya.
Ia pun berharap kepada pemkab untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga upaya memberikan rasa aman dan nyaman dapat terwujud.
Suharno mengatakan, Dinas Pariwisata harus mulai berbenah jika ingin wisatawan tetap mengunjungi Kabupaten Gunungkidul dan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.
“Harus dibenahi semua sehingga tidak ada keluhan yang disampaikan oleh pengunjung. Sebab jika itu sampai terjadi maka akan memberikan pengaruh yang tidak baik,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Hary Sukmono mengaku mengaku sudah menerjunkan tim ke lapangan untuk mengklarifikasi terhadap larangan menggelar tikar di kawasan pantai.
Menurut dia, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan karena masuk dalam unsur pemaksaan. “Meski sudah terjun ke lapangan, kami masih akan melakukan klarifikasi ke ketua pokdarwis di Pantai Krakal,” katanya melalui sambungan telepon, kemarin.
Hary menegaskan, setiap pengunjung bisa menikmati kawasan pantai dengan nyaman. Salah satunya dengan memanfaatkan gazebo yang ada di Pantai Krakal secara gratis.
“Kami tidak melarang adanya kegiatan usaha, tapi yang paling penting tidak ada unsur pemaksaan. Adanya berbagai keluhan ini menjadikan catatan untuk kami berbenah dalam memberikan rasa aman dan nyaman ke pengunjung,” ujar mantan Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul berencana memindahkan kantor Kapanewon Ponjong ke pinggir jalan nasional karena dinilai kurang strategis.
KPK dalami pengakuan Menhut soal amplop dari Bupati Kuansing. Diduga terkait izin kawasan hutan dan gratifikasi.
Teh hijau usai makan malam bantu turunkan kolesterol LDL. Kaya katekin dan antioksidan, tapi bukan solusi instan.
Bantul dapat kuota 90 siswa Sekolah Rakyat 2026. Prioritas anak miskin ekstrem, proses masih menunggu SK Gubernur.
BPOM temukan obat palsu Codrela dan Trivam Fliege. Tak terdaftar, berbahaya, dan beredar luas di marketplace.
Kemendag tarik Minyakita berbau solar dari peredaran. Produk diganti dan produsen terancam sanksi tegas.