Aduh, Dana PIP Banyak Ngendon di Bank

Harianjogja.com, BANTUL--Program Indonesia Pintar (PIP) belum berjalan dengan baik. Masih ada siswa miskin tak mendapatkan bantuan hingga siswa penerima bantuan belum mencairkan dana PIP yang menjadi haknya.

Hal ini disampaikan anggota DPR dari DIY My Esti Wijayanti saat kunjungan ke Bantul, Rabu (25/4/2018). Menurut dia, beberapa permasalahan yang muncul disebabkan antaralain karena nominal dana bantuan yang dirasa kecil.

Khusus untuk siswa yang belum mencairkan, kata Esti, menjadi persoalan tersendiri dan harus segera diselesaikan karena berdampak terhadap penyerapan keuangan yang dimiliki negara. Dari total 17,9 juta siswa, masih ada sekitar 5%-10% siswa yang belum mencairkan bantuan. Banyak persoalan membuat bantuan belum diambil mulai dari surat keputusan penerima bantuan belum diberikan ke sekolah hingga masalah siswa enggan mengambil bantuan karena merasa sudah mampu.

“Dananya masih tersimpan di bank. Temuan masalah ini muncul saat Komisi X DPR beraudiensi dengan bank penyalur bantuan dan dikatakan masih ada 10 persen siswa penerima tidak mencairkan bantuan,” katanya kepada wartawan, Rabu kemarin.

Menurut dia, untuk mengatasi permasalahan ini harus ada partisipasi aktif dari semua elemen mulai dari sekolah, dinas hingga pemangku kebijakan lain. “Tadi saya mengecek langsung ke penerima, tujuannya agar bantuan sudah diterima oleh yang berhak. Jadi, harus ada sosialisasi terkait penerimaan bantuan PIP,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Menurut dia, dana yang mengendap di bank tidak sedikit karena nominal penerima PIP dari kisaran Rp450.000 hingga Rp1 juta. Sementara siswa yang tidak mengambil di kisaran 10% dari total penerima bantuan. “Yang jelas kalau tidak diambil bisa mempengaruhi penyerapan anggaran yang dimiliki,” tuturnya.

Selain masalah dana PIP yang masih mengendap di bank, Esti juga menyoroti masih ada siswa kurang mampu yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dia mencontohkan dalam audiensi dengan warga menemukan empat pemegang kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang anaknya tidak mendapatkan bantuan. Padahal, lanjut Esti, syarat mendapatkan PKH harus memiliki anak di usia sekolah.

“Penerima PKH harusnya juga mendapatkan KIP. Jadi saya minta kepada warga [pemilik kartu PKH] segera melaporkan ke sekolah agar anaknya mendapatkan bantuan dari KIP. Untuk di DIY, sudah ada lebih dari 40.000 anak yang mendapatkan bantuan KIP,” katanya.

Ditambahkan, pelaksanaan PIP sangat penting untuk meningkatkan lama belajar di Indonesia. Oleh karena itu, ia akan berusaha agar bantuan terus bisa diperbesar alokasinya. “Ini penting karena pemerintah sudah memprogramkan wajib belajar 12 tahun. Sebagai contoh, diharapkan dengan program ini tingkat pendidikan di Bantul meningkat dari lama belajar saat ini sekitar sepuluh tahun menjadi 12 tahun,” katanya.

Nuryati, salah seorang wali murid yang mendapatkan PIP mengaku rutin mengambil bantuan dari program tersebut. Dikarenakan anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar, maka bantuan yang diterima sebesar Rp450.000. Dana ini digunakan untuk keperluan sekolah seperti membeli buku, tas, sepatu hingga berbagai keperluan lainnya. “Kami senang karena bantuan bisa bermanfaat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.