Ahli Waris Pekerja Padat Karya Sleman Terima Santunan Rp74 Juta dari BPJamsostek
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Ilustrasi rapat di DPRD Kota Yogyakarta./JIBI-Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Kinerja legislasi Anggota DPRD Jogja bakal terus digenjot untuk menyelesaikan 14 pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Pada akhir bulan ini pembahasan tujuh raperda ditarget selesai.
Hingga pertengahan triwulan II/2018 progres raperda yang berhasil dituntaskan masih rendah. Penyelesaian raperda pun harus dipercepat lantaran masih banyak produk hukum baru yang sama sekali belum tersentuh.
Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti menjelaskan tahun ini DPRD Jogja dituntut menyelesaikan 14 produk hukum baru. Dari jumlah tersebut 12 raperda merupakan produk hukum warisan 2017. "Ada sekitar tujuh raperda yang diselesaikan hingga akhir bulan ini. Tapi mayoritas itu justru raperda luncuran tahun lalu," katanya, Minggu (27/5/2018).
Ketujuh raperda yang akan diselesaikan bulan ini diakuinya adalah hutang yang harus diselesaikan. Ketujuh Raperda tersebut antara lain Raperda tentang Administrasi Kependudukan; Pelayanan Tera dan Tera Ulang; Antisipasi Kebakaran; Penanganan Kawasan Kumuh; Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; serta Keolahragaan.
"Dari tujuh Raperda itu hanya dua produk hukum baru. Sisanya, yakni lima raperda merupakan raperda lama," katanya.
Selain ketujuh raperda tersebut, lanjut Anjar, ada sejumlah raperda yang juga siap disahkan. Di antaranya adalah raperda tentang penataan transportasi lokal, dan ketertiban umum. Dia berharap Pansus setiap Raperda menjalankan komitmen dengan baik.
"Ada beberapa raperda lama yang masih jalan di tempat. Seperti raperda penyelenggaraan perparkiran. Selama belum diselesaikan maka Raperda parkir tepi jalan umum dan raperda tempat khusus parkir otomatis tidak bisa terbahas," keluhnya.
Untuk menyelesaikan target tersebut, Anjar berharap baik dari kalangan dewan maupun eksekutif serius dalam membahas raperda. Apalagi saat ini masuk tahun politik di mana kinerja Dewan maupun pemerintahan akan lebih fokus pada pesta demokrasi.
"Banyak raperda yang membutuhkan perhatian serius. Salah satunya raperda terkait pajak daerah yang dipungut secara online," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Pulga Vidal mencatat 101 laga di Indonesia. Gelandang PSIM itu mengungkap gol ke gawang Persebaya sebagai momen paling berkesan.
PAD Sleman 2026 ditargetkan Rp1,716 triliun. Namun, realisasi BPHTB baru sekitar Rp300 miliar dari target Rp400 miliar.
Cek 20 rute Trans Jogja 2026, lengkap dengan daftar halte, tarif mulai Rp500, jam operasional, dan cara pembayaran.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Selasa 17 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jadwal dari kedua arah.
SIM Keliling Bantul Selasa 17 November 2026 hadir di MPP Kompleks Pemda 2 Manding. Cek jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM.