Sebelum Dropping Air, Pemkab Gunungkidul Petakan Dulu Wilayah

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sejumlah daerah di DIY mulai memasuki musim kemarau, termasuk Gunungkidul. Secara bertahap akan semakin banyak desa yang memerlukan pengedropan air.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, membuat Pemkab Gunungkidul tak boleh melakukan kesalahan saat mengedrop air. Karena itulah, Pemkab diharapkan lebih melibatkan pemerintah desa dalam upaya itu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan telah berupaya memetakan wilayah kekeringan lebih detail. Dia menjelaskan pendataan itu mulai dari desa, dusun, kepala keluarga (KK) serta jumlah penduduk.

Dari data itu lanjut Edy pihaknya bisa memperkirakan berapa kali BPBD lakukan. Selain itu BPBD juga menunjuk salah satu penanggungjawab di desa masing-masing yang nantinya mengarahkan kemana dropping perlu dilakukan.

"Sehingga kita tidak perlu wira-wiri. Lagian dengan penunjukan penanggungjawab itu kita bisa langsung detail mana saja yang perlu dropping," jelasnya.

Dia tahun lalu pihaknya hanya berpatokkan pada data desa dan dusun sehingga belum mencakup KK dan jumlah warga. Saat ini dia tengah lakukan perubahan.
Terkait dengan kemungkinan ketidakberimbangan jumlah droping air ke sejumlah daerah, pihak ketiga diduga menjadi penyebabnya. Kata Edy pihak ketiga seperti lembaga lain di luar dinas yang berwenang dalam lakukan dropping air memang tidak terpantau BPBD.

"Pihak ketiga itu bisa perusahaan, perorangan, universitas dan sebagainya. Kalau tidak ada informasi kan kami tidak tahu,Jadi kami mohon jika sudah ada dropping di luar dari BPBD maka untuk diinformasikan di kami," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.