Bupati Sleman Berduka atas Kecelakaan Suporter PSS di Tol Madiun, Ini Pesannya
Empat suporter PSS Sleman tewas dalam kecelakaan di Tol Madiun. Bupati Sleman menyampaikan belasungkawa dan mengimbau suporter away menggunakan bus.
Pelancong menikmati suasana sore di Jalan Malioboro, Jogja, Senin (18/06/2018). /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA- Jumlah warga lanjut usia (lansia) di Kota Jogja diperkirakan terus mengalami peningkatan pada 2020. Mengantisipasi pertumbuhan itu, Pemkot menyiapkan kebijakan menjadikan Jogja sebagai kota ramah lansia.
Ketua Komisi Daerah Lansia Kota Jogja Tri Kirana Muslidatun mengatakan jumlah warga lansia di Jogja mengalami peningkatan selama tujuh tahun terakhir. Dia menyebut, jumlah lansia pada 2011 sekitar 9% dari jumlah penduduk di kota.
“Saat ini jumlahnya naik mencapai 13,94 persen dari jumlah penduduk kota. Presentasi ini termasuk tertinggi,” katanya dalam workshop Jogja Menuju Ramah Lansia, di Balaikota, Senin (23/7/2018).
Jogja, latanya, menjadi kota dengan usia harapan hidup tertinggi di Indonesia yakni 76 tahun untuk perempuan dan 74 tahun bagi laki-laki. Angka harapan hidup yang tinggi tersebut mempengaruhi jumlah lansia di Jogja cukup tinggi. Melihat tren jumlah lansia saat ini di Kota Jogja, diperkirakan pada 2020 nanti angkanya bisa mencapai 20%.
“Padahal secara nasional, pada 2025 nanti jumlah lansia bisa mencapai 20%. Jadi kalau untuk nasional angka 20 persen baru terjadi pada 2025, di Jogja diperkirakan terjadi pada tahun 2020,” ujarnya.
Dia mengatakan, peningkatan jumlah tersebut harus diimbangi dengan pemenuhan fasilitas dan layanan untuk mewujudkan Jogja sebagai kota ramah lansia. Mulai dari fasilitas ruang terbuka hijau untuk para lansia, trotoar dan transportasi ramah lansia serta rumah ramah lansia.
Selain itu, potensi yang dimiliki para lansia juga harus disiapkan agar bisa disalurkan dengan baik. “Ini menjadi PR bersama karena Jogja termasuk kota inklusi yang juga harus ramah lansia,” kata istri Walikota Jogja Hariyadi Suyuti ini.
Salah satu layanan ramah lansia yang saat ini berjalan berada di bidang kesehatan. Pada layanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit pengelola menerapkan kebijakan prioritas antrean bagi para lansia. “Yang masih menjadi persoalan lansia adalah terkait kepikunan. Ini juga perlu menjadi perhatian,” terangnya.
Anggota Komisi D DPRD Jogja Dwi Budi Utomo mengatakan persentase jumlah lansia 13,94% dinilai cukup tinggi. Selain kebutuhan dan pelayanan kepada para lansia harus dipenuhi, keberadaanya juga dinilai berpotensi untuk mendukung pembangunan.
“Makanya, pendataan lansia perlu dilakukan. Perda terkait lansia juga dibutuhkan, tapi kami masih menunggu pembahasan raperda lansia di tingkat DIY. Termasuk formulasi pendanaan untuk penanganan lansia,” kata Budi.
Sementara itu Pelaksana Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Jogja Sarjono mengatakan, ada delapan dimensi standar kehidupan kota ramah lansia menurut WHO. Meliputi gedung dan ruang terbuka, transportasi, perumahan, partisipasi sosial, penghormatan dan inklusi atau keterlibatan sosial, partisipasi sipil dan pekerjaan, komunikasi dan informasi, serta dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
“Kota Jogja masih berada di angka 68 persen dalam dimensi standa kota ramah lansia versi WHO ini. Ke depan, pelayanan dan pemberdayaan kepada lansia harus terus dilakukan agar sesuai dengan standar WHO,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Empat suporter PSS Sleman tewas dalam kecelakaan di Tol Madiun. Bupati Sleman menyampaikan belasungkawa dan mengimbau suporter away menggunakan bus.
Kemenhub mengintensifkan rampcheck bus dan truk serta pengawasan ETLE HUB untuk menekan risiko kecelakaan selama Nataru 2026/2027.
Polda Metro Jaya memburu bandar ganja inisial K yang masuk DPO setelah menggagalkan peredaran 44,1 kg ganja asal Sumatera Utara.
DPRD Bantul mendorong target pembangunan 600 km jalan didukung BKK DIY dan anggaran pusat, bukan hanya mengandalkan APBD.
Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras SPHP seharga Rp12.500 per kg untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir 2026.
Sebanyak 46 dari 176 sekolah penerima bantuan revitalisasi di Gunungkidul belum mencairkan dana. Pemkab sudah melaporkan persoalan ini ke kementerian.