Resmi, Sekolah Tatap Muka DIY Dicoba April 2021
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menargetkan uji coba pembelajaran tatap muka untuk 10 sekolah tingkat SMA dan SMK di DIY dilaksanakan pada pertengahan April 2021.
Ilustrasi. /Solopos-Agoes Rudianto
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pilkades serentak pada 13 Oktober mendatang diharapkan jauh dari politik uang.
Bupati Gunungkidul Badingah meminta masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih calon kepala desa (kades).
Jangan sampai terjebak dalam praktik politik uang yang dilakukan oknum kades. “Jangan mau terjebak money politic, takutnya jika kades memanfaatkan money politic nanti saat menjalankan tugasnya justru tidak fokus dalam memperbaiki desa, malah memanfaatkan jabatannya untuk balik modal," kata Badingah, Selasa (14/8/2018).
Badingah mengatakan ajang pilkades ini merupakan media pendidikan politik bagi masyarakat. Atas hal itu agar pembelajaran berlangsung maksimal maka jangan sampai dicederai adanya hal-hal yang bertengtangan, khususnya politik uang.
Guna mendapat calon kades yang bagus, masyarakat diminta Badingah untuk melihat rekam jejak calon yang bersangkutan. "Kami harus tahu kepribadian calon kades. Dalam satu desa kan masyarakat bisa menilainya," kata dia.
Demi kelancaran pilkades, Badingah mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak meliputi Forkompida, polisi, TNI dan pihak terkait. "Tiga hari yang lalu [Sabtu, 11/8] kami telah berkoordinasi di Kampung Baron, harapan kami Dandim, Kapolres, Kejari hingga PN bisa mendukung, kalau yang atas mendukung nanti bawahnya ikut mendukung," ujar dia.
Sementara itu salah calon Kades Ngawu Suharjono sependapat dengan Bupati. Menurut dia pilkades adalah proses demokrasi di tingkat bawah.
Suharjono meminta masyarakat juga harus memahami sepak terjang calon kades. "Apakah [calon kades] pernah bermasalah dengan hukum, atau membuat intrik pembahasan anggaran di desa sehingga merugikan masyarakat," kata dia.
Dia menambahkan dalam penyampaian visi misi calon kades juga semestinya diimbangi dengan catatan kritis warga mengenai calon yang bersangkutan. "Desa kan harus bangkit membangun, semangat UU Desa menjadi ruang bagi desa untuk berbenah, bagiamana mengelola desa dengan prinsip prinsip demokrasi," ujar dia.
Pilkades di Gunungkidul rencananya akan digelar di 30 desa. Adapun pendaftaran bagi calon kepala desa dilakukan pada 5 Agustus dan berakhir 13 Agustus. Kasi Bina Administrasi Perangkat Desa, Bidang Pemerintahan Desa DP3AKBPMD Gunungkidul Kriswantoro sebelumnya mengatakan pelaksanaan Pilkades akan menelan dana sekitar Rp2 Miliar dengan rincian Rp 30 juta hingga Rp 60 juta untuk masing-masing desa yang bersumber dari APBD Gunungkidul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menargetkan uji coba pembelajaran tatap muka untuk 10 sekolah tingkat SMA dan SMK di DIY dilaksanakan pada pertengahan April 2021.
Hari Keluarga Internasional 2026 menyoroti dampak ketimpangan sosial terhadap kesejahteraan anak dan kondisi keluarga.
Enam wakil Indonesia gugur di Thailand Open 2026. Leo/Daniel dan Hira/Jani jadi harapan terakhir menuju semifina
PSEL Regional DIY mundur hingga 2028, DLH Sleman bentuk pendamping pengelolaan sampah di 17 kapanewon dan 86 kalurahan.
Simak daftar lengkap jalur Trans Jogja aktif beserta tarif terbaru dan sistem pembayaran nontunai di Yogyakarta.
Dengan cakupan rute yang menjangkau wilayah Sleman hingga kawasan barat Kota Jogja, operasional Bus DAMRI Jogja–YIA diharapkan dapat mendukung mobilitas penumpa