SMA dan SMK di Perbatasan Gunungkidul Kekurangan Siswa
Sejumlah SMA dan SMK negeri di wilayah pinggiran Gunungkidul masih kekurangan siswa baru setelah SPMB 2026/2027 selesai diumumkan.
ILustrasi pembagian kartu tani/JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Program kartu tani yang digerakkan pemerintah hingga sekarang belum berjalan di Gunungkidul. Hal ini berdampak terhadap penyaluran pupuk bersubsidi karena menggunakan cara yang lama.
Adapun proses penebusan pupuk dilakukan melalui kelompok tani untuk kemudian dibagikan ke petani sesuai kuota yang disediakan. Padahal, jika menurut program dari kartu tani pengambilan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing petani.
Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Pangan Gunungkidul Raharjo Yuwono mengatakan, hingga saat ini sudah puluhan ribu kartu tani diberikan ke para petani. Penyaluran kartu itu sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Namun hingga sekarang kartu yang diberikan belum bisa dimanfaatkan.
“Sedianya kartu-kartu digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi, tapi hingga sekarang belum bisa dimanfaatkan sebagaimana peruntukan dari program kartu tani,” kata Raharjo kepada wartawan, Senin (6/10/2018).
Menurut dia, dengan belum berfungsinya kartu tani, maka memberikan dampak terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. “Masih menggunakan cara yang lama, yakni pengambilan dilakukan oleh kelompok tani kemudian kuota yang tersedia dibagikan ke seluruh anggota,” tutur mantan Kepala Bidang Bina Produksi ini.
Disinggung mengenai jumlah serapan pupuk bersubsidi oleh petani, Raharjo mengaku masih melakukan pendataan. Namun demikian, jika melihat data per akhir September penyaluran sudah lebih dari separuh kuota terdistribusikan ke petani.
“Info terbaru [hingga akhir Oktober] sudah mencapai 90% penyerapan, tapi kami masih menunggu laporan resmi sehingga data ini belum bisa dijadikan acuan,” katanya.
Guna memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran, dinas pertanian pangan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan. “Kita rutin. Pengawasan ke lapangan terbaru dilakukan akhir Oktober lalu,” ungkap Raharjo.
Salah seorang petani di Desa Katongan, Nglipar Sugeng Apriyanto mengakui anggota kelompok tani di desanya sudah mendapatkan kartu tani. Hanya saja kartu tersebut belum bisa digunakan. “Jadi untuk ambil pupuk harus lewat kelompok tani,” katanya.
Menurut Sugeng, meski belum berfungsi, penggunaan kartu tani akan lebih ribet. Hal ini terjadi karena sebelum menggunakan, pemegang kartu harus mengisi tabungan ke buku rekening di kartu tani. “Informasinya memang harus isi deposit terlebih dahulu. Beda kan kalau menggunakan cara lama, petani tinggal menebus melalui kelompok tani,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sejumlah SMA dan SMK negeri di wilayah pinggiran Gunungkidul masih kekurangan siswa baru setelah SPMB 2026/2027 selesai diumumkan.
Pembangunan PJU Sleman 2026 belum dimulai. Dishub masih menunggu hasil review kontrak Kejaksaan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
Hyundai Motor Group menyiapkan investasi Rp494 triliun untuk membangun ekosistem AI, kendaraan listrik, dan mobilitas masa depan di Korea Selatan.
Wali korban dugaan penganiayaan di Daycare Little Aresha meminta Polresta Jogja menuntaskan penyidikan dan menjerat pengurus yayasan yang masih berstatus saksi.
Polri mengungkap dugaan korupsi pasokan batu bara PLTU periode 2018-2026 dengan potensi kerugian negara dan perekonomian mencapai Rp5 triliun.
Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan PSPB untuk memperkuat kolaborasi pendidikan dasar dan menengah melalui tata kelola yang terstruktur dan akuntabel.