Kasasi Ditolak MA, Lurah Bohol Margana Segera Bebas Akhir Oktober
Kasasi JPU dalam kasus korupsi Lurah Bohol Margana ditolak MA. Margana telah dieksekusi dan diperkirakan bebas setelah masa pidananya berakhir 27 Oktober 2026.
ILustrasi pembagian kartu tani/JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Program kartu tani yang digerakkan pemerintah hingga sekarang belum berjalan di Gunungkidul. Hal ini berdampak terhadap penyaluran pupuk bersubsidi karena menggunakan cara yang lama.
Adapun proses penebusan pupuk dilakukan melalui kelompok tani untuk kemudian dibagikan ke petani sesuai kuota yang disediakan. Padahal, jika menurut program dari kartu tani pengambilan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing petani.
Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Pangan Gunungkidul Raharjo Yuwono mengatakan, hingga saat ini sudah puluhan ribu kartu tani diberikan ke para petani. Penyaluran kartu itu sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Namun hingga sekarang kartu yang diberikan belum bisa dimanfaatkan.
“Sedianya kartu-kartu digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi, tapi hingga sekarang belum bisa dimanfaatkan sebagaimana peruntukan dari program kartu tani,” kata Raharjo kepada wartawan, Senin (6/10/2018).
Menurut dia, dengan belum berfungsinya kartu tani, maka memberikan dampak terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. “Masih menggunakan cara yang lama, yakni pengambilan dilakukan oleh kelompok tani kemudian kuota yang tersedia dibagikan ke seluruh anggota,” tutur mantan Kepala Bidang Bina Produksi ini.
Disinggung mengenai jumlah serapan pupuk bersubsidi oleh petani, Raharjo mengaku masih melakukan pendataan. Namun demikian, jika melihat data per akhir September penyaluran sudah lebih dari separuh kuota terdistribusikan ke petani.
“Info terbaru [hingga akhir Oktober] sudah mencapai 90% penyerapan, tapi kami masih menunggu laporan resmi sehingga data ini belum bisa dijadikan acuan,” katanya.
Guna memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran, dinas pertanian pangan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan. “Kita rutin. Pengawasan ke lapangan terbaru dilakukan akhir Oktober lalu,” ungkap Raharjo.
Salah seorang petani di Desa Katongan, Nglipar Sugeng Apriyanto mengakui anggota kelompok tani di desanya sudah mendapatkan kartu tani. Hanya saja kartu tersebut belum bisa digunakan. “Jadi untuk ambil pupuk harus lewat kelompok tani,” katanya.
Menurut Sugeng, meski belum berfungsi, penggunaan kartu tani akan lebih ribet. Hal ini terjadi karena sebelum menggunakan, pemegang kartu harus mengisi tabungan ke buku rekening di kartu tani. “Informasinya memang harus isi deposit terlebih dahulu. Beda kan kalau menggunakan cara lama, petani tinggal menebus melalui kelompok tani,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasasi JPU dalam kasus korupsi Lurah Bohol Margana ditolak MA. Margana telah dieksekusi dan diperkirakan bebas setelah masa pidananya berakhir 27 Oktober 2026.
Ketua Komisi D DPRD Sleman M. Arif Priyosusanto mengajak warga peduli terhadap keluarga dengan anak stunting dan meningkatkan pemahaman gizi.
DPRD Kota Jogja memperluas batas desil tiga program bantuan sosial untuk menjangkau warga yang membutuhkan tetapi belum terakomodasi.
KPK menangkap 14 orang dalam OTT BNPB, termasuk Sestama Rustian. Penyidik menyita uang sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas.
TNI AU mengerahkan 15 personel Lanud Sjamsudin Noor untuk memadamkan karhutla di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Calvin Verdonk menjadi pemain Indonesia pertama di Liga Champions saat Lille kalah 0-3 dari Arsenal lewat gol Timber, Eze, dan Saka.