Penataan Pantai Sepanjang Butuh Rp16 Miliar, Pemkab Ajukan Danais
Penataan Pantai Sepanjang Gunungkidul masih berlanjut. Pemkab membutuhkan sekitar Rp16 miliar untuk jalan, kios, trotoar, dan parkir.
Foto ilustrasi beras. - Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kabupaten Gunungkidul kembali mencatat surplus beras pada 2025 seiring meningkatnya produksi padi yang dinilai mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk di wilayah tersebut.
Total produksi padi tahun ini mencapai 299.624 ton gabah kering giling. Setelah proses penyusutan dan konversi, produksi beras mencapai 179.774,4 ton.
Dengan jumlah penduduk sekitar 804.842 jiwa dan kebutuhan konsumsi beras rata-rata 79 kilogram per orang per tahun, kebutuhan beras Gunungkidul tercatat 63.582,5 ton. Selisih produksi dan konsumsi itulah yang menghasilkan surplus beras lebih dari 116 ribu ton.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengatakan, kembali mencatatkan surplus beras di 2025. Hal tersebut terlihat dari akumulasi hasil panen yang mencapai 299.624 ton gabah kering giling.
Dia menjelaskan, dengan penyusutan sekitar 0,4% per kilonya, maka saat dikonfersikan menjadi beras menjadi sekitar 179.774,4 ton. Jumlah ini dinilai lebih banyak ketimbang kebutuhan beras untuk seluruh masyarakat se-Gunungkidul.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di 2025, penduduk di Bumi Handayani sebanyak 804.842 jiwa. Adapun kebutuhan beras per orang sekitar 79 kilogram per tahun sehigga kebutuhan total mencapai 63.582,5 kilogram beras dalam setahun.
“Jadi kalau hasil produksi dikurangi jumlah kebutuhannya, maka masih ada surplus atau sisa sekitar 116.191,9 ton,” kata Raharjo, Sabtu (3/1/2026).
Menurut dia, surplus beras terjadi juga tidak lepas dari hasil panen milik petani yang bagus karena adanya kemarau basah. fenomena itu memberikan dampak positif terhadap luas tanam yang berujung pada peningkatan produksi gabah di Bumi Handayani.
Sebagai gambaran, di 2024, luas tanam mencapai 54.499 hektare. Sedangkan, tahun lalu, luasannya meningkat menjadi 55.576 hektare.
“Luasan tanam yang meningkat, ikut berdampak terhadap tingkat produktivitas. Sebab, pada 2024 lalu, produksinya hanya 269.841 ton gabah kering giling.
Keberhasilan dalam peningkatan produktivitas juga tidak lepas dari beberapa faktor, seperti pola tanam yang lebih tertata, penggunaan varietas unggul, serta intensifikasi pendampingan oleh para penyuluh pertanian. “Dengan capaian ini, kami optimistis produksi padi Gunungkidul tetap terjaga dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Raharjo.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi menambahkan, terus berupaya meningkatkan produktivitas gabah di Kabupaten Gunungkidul. Capaian produksi padi tahun ini menjadi bukti konsistensi kerja petani dan aparatur pertanian di lapangan untuk memperkuat ketahanan pangan di masyarakat.
“Kami ingin memastikan program ketahanan pangan tetap berjalan baik, mulai dari penyediaan benih, pupuk, hingga mitigasi risiko cuaca ekstrem. Jadi, hasilnya bisa dilihat dengan hasil panen yang lebih optimal,” kata Rismiyadi.
Capaian ini memperkuat posisi Gunungkidul sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penataan Pantai Sepanjang Gunungkidul masih berlanjut. Pemkab membutuhkan sekitar Rp16 miliar untuk jalan, kios, trotoar, dan parkir.
Alumni FHUI 1991 menggelar reuni di Bantul dengan menanam pohon bersama lansia dan ABK sebagai legacy bagi lingkungan dan masyarakat.
Polda DIY membangun sumur bor dan menyalurkan air bersih bagi sekitar 550 warga Gunungkidul dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.
Jadwal KRL Jogja-Solo hari ini Minggu 28 Juni 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Pertamina mempercepat distribusi BBM subsidi di Madura untuk mengurai antrean Pertalite dan Solar di sejumlah SPBU di empat kabupaten.
Australia memperketat larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dengan menaikkan denda hingga Rp1,1 triliun dan memperluas pengawasan.