Jembatan Garuda Rejosari Dibangun, Warga Tak Lagi Bergantung Crossway
Pembangunan Jembatan Garuda di atas Kali Oya, Rejosari, Semin, disambut antusias warga karena mempermudah akses dan lebih aman saat musim hujan.
Ilustrasi tenaga kerja/Solopos- Nicolous Irawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul mengungkapkan, pada tahun ini ada 2.273 pencari kerja. Dari jumlah ini, sebanyak 1.294 orang telah tersalurkan ke dunia kerja, baik yang ada di wilayah Gunungkidul hingga luar negeri.
Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Disnakertrans Gunungkidl Munawar Askin mengatakan, belum semua pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Meski demikian, ia berjanji untuk terus menginformasikan lowongan pekerjaan yang masuk ke disnakertrans.
Menurut dia, untuk kualitas tenaga kerja akan terus ditingkatkan. Salah satunya dengan memanfaatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja yang dimiliki. Setiap tahun, disnakertrans membuka pelatihan untuk meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki. “Tahun ini ada sepuluh paket pelatihan. Adapun bidang yang diberikan di BLK di antaranya las, tata boga, mekanik, otomotif, kelistrikan hingga menjahit. Pelatihan ini kami buka secara umum bagi warga di Gunungkidul,” katanya kepada Harianjogja.com, Jumat (14/12/2018).
Munawar menjelaskan, keberadaan BLK sangat membantu karena dapat meningkatkan ketrampilan yang dimiliki. Di satu sisi, sambung dia, dari sisi sikap, banyak pekerja di Gunungkidul mendapatkan pujian karena ketekunan, kejujuran hingga memiliki disiplin yang tinggi. “Modalnya sudah bagus sehingga tinggal disempurnakan saja melalui pelatihan di BLK,” tuturnya.
Ia menambahkan, dengan semakin terbukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, untuk saat ini peningkatan kualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab disnakertrans. Sebagai contoh, sambung Munawar, untuk peningkatan kapasitas jasa pemandu wisata bisa dilakukan oleh dinas pariwisata. “Misalnya jasa memandu susur Goa Pindul harus memiliki sertifikasi dan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kegiatan di dinas pariwisata,” katanya.
Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, untuk pemerataan pembangunan tidak lepas dari program infrastruktur yang sudah dijalankan. Program ini meliputi pembangunan JJLS, pembuatan jalan alternatif Gunungkidul-Sleman. Selain itu, di 2019 juga sudah siapkan program lanjutan pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sektor kepariwisataan.
Menurut dia, untuk program infrastruktur meliputi lanjutan pembangunan JJLS. Selain itu ada juga lanjutan jalan Kepek-Ngobaran hingga konektivitas jalur alternatif Sleman-Gunungkidul, tepatnya antara Gedangsari dengan Patuk. “Pada saat jadi bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Salah satu contoh bisa dilihat di Jetis, Kecamatan Saptosari, di sepanjang JJLS sudah mulai ramai dengan kegiatan ekonomi yang menggeliat dengan ditandai adanya toko berjejaring, rumah makan dan toko lainnya,” katanya.
Untuk pemerataan pembangunan, pemkab tidak hanya mengadalkan program yang dimiliki daerah. Namun demikian, juga memanfaatkan program nasional, salah satunya program dana desa. “Untuk tahun depan, alokasi meningkat dari Rp117 miliar menjadi Rp136 miliar. diharapkan dengan adanya dana desa ini bisa desa dapat berdaya dan mandiri sehingga tujuan pemerataan pembangunan bisa diwujudkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan Jembatan Garuda di atas Kali Oya, Rejosari, Semin, disambut antusias warga karena mempermudah akses dan lebih aman saat musim hujan.
Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur setelah protes nasional akibat skandal kebocoran soal NEET yang mengguncang jutaan siswa.
BMKG memprakirakan hujan petir dan hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar Indonesia pada Minggu, 26 Juli 2026.
Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw meninggal dunia karena sebab alami di Rusun ASN IKN. Simak kronologi dan perjalanan pengabdiannya.
Kementerian Kehutanan menanam 900 bibit mangrove di Raja Ampat untuk rehabilitasi pesisir, menjaga ekosistem, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
KPK menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar dari rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu dalam pengembangan kasus suap Bupati Rejang Lebong