Perjuangan Perempuan Jangan Sampai Kendor

Harianjogja.com, JOGJA—Kalangan perempuan harus mampu masuk dan berperan di semua sektor. Hal itu dinilai penting untuk memperjuangkan kepentingan para perempuan sesuai kebutuhan perempuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY Arida Oetami mengatakan salah satu refleksi terkait dengan Hari Perempuan Internasional tahun ini adalah keberadaan posisi perempuan. Dia menilai masuknya kalangan perempuan bisa menjadi buah simalakama.

"Satu sisi pemberdayaan perempuan ekonomi perempuan bisa meningkatkan perempuan atau justru menjerumuskan perempuan?" katanya dalam Sarasehan Hari Perempuan Internasional DP3AP2 DIY bertajuk Refleksi Gerakan Perempuan DIY, Selasa (13/3/2019).

Misalnya, perempuan petani menjadi petani pekerja pabrik. Padahal lingkungannya sendiri berasal dari keluarga yang akrab dengan dunia pertanian. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagaimana bisa mendorong perempuan juga untuk tetap tidak kehilangan jati dirinya. Terutama saat berada di ruang publik. "Hingga kini belum banyak kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas. Ini perlu terus diperjuangkan," kata dia.

Meski begitu, kata Arida, selama perempuan memiliki prestasi jangan pernah malu untuk mengungkapkannya. Kalau ingin maju, katanya, perempuan harus bangga dengan prestasi dan kemampuannya.

"Kami punya data bagaimana perempuan di struktur organisasi. Semakin ke atas jabatannya semakin sedikit. Dari segi kualitas tidak memadai. Kualitas ini menjadi tantangan bagi perempuan. Harus tegas ini hasil prestasinya," katanya.

Karena itu, kata Arida, perempuan harus mengubah mindset-nya. Pihaknya terus mengintervensi kebijakan yang ada di desa. Perempuan harus terus maju. Dia juga tidak setuju jika ada perbedaan program antara perempuan di pedesaan dan perempuan di perkotaan.

Baginya semua program baik di desa maupun di kota saat ini tidak jauh berbeda. "Perempuan di perkotaan dan pedesaan khususnya di DIY programnya sama. Tidak ada perbedaan. Bahkan di pedesaan banyak juga perempuan yang menjadi pendamping di desanya," katanya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi UNY Nahiyah Jaidi Faraz mengatakan gerakan perjuangan kaum perempuan termasuk di DIY tidak boleh berjalan di tempat apalagi kehilangan arah. Selama lima tahun terakhir, katanya, gerakan ini mulai melemah.

"Kini tidak bangga lagi kalau ada sosok perempuan yang menjadi kepala daerah, tidak ngotot lagi dengan perjuangan kuota 30 persen untuk perempuan di dunia politik," katanya.

Dia khawatir kegagalan menampilkan sebanyak-banyaknya sosok perempuan di pentas politik membuat perjuangan perempuan berhenti sejenak untuk bertindak. Dia juga prihatin bila gerakan perempuan mengendor karena sistem patriarki masih memarjinalkan kisah-kisah heroik perempuan. "Saya mengajak agar tidak menyerah dalam gerakan. Perjuangan untuk nasib perempuan yang lebih baik masih panjang. Sampai hari ini yang namanya kekerasan terhadap perempuan masih marak," katanya.

Oleh karenanya, lawan dari kekerasan adalah politik sehingga jika ingin membasminya bukan hanya memberi sanksi berat kepada pelaku tetapi bagaimana dapat bertindak secara politik. Sanksi berat hanya bersifat kuratif dan beraura balas dendam.

Dengan politik kita mendorong untuk hidup bersama yang lebih baik. "Adanya fakta kepala daerah perempuan yang belum mencerminkan karakter perempuan yang lebih santun, beretika dan bermoral juga dapat memotivasi kita untuk tidak terjebak dalam kubangan yang sama. Perempuan harus menunjukkan di ranah publik tidak hanya lebih berkualitas tetapi juga lebih bermoral," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.