TPR Baron Gunungkidul Resmi Terapkan Pembayaran Full Cashless
TPR Baron Gunungkidul resmi menerapkan pembayaran full cashless. Sistem non tunai akan dievaluasi sebelum diterapkan di TPR lain.
ILustrasi seleksi pegawai pemerintahan/JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kelanjutan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama masih belum jelas. Hingga saat ini belum ada kepastian terkait dengan pengangkatan meski peserta yang lolos seleksi telah diumumkan.
Ketua Forum Honorer K2 Gunungkidul, Didik Joko Santoso, mengatakan dirinya termasuk salah satu pegawai honorer yang lolos seleksi rekrutmen PPPK di Gunungkidul yang diselenggarakan akhir Februari 2019. Hanya, seusai pengumuman peserta yang lolos hingga sekarang belum ada kepastian kapan pengangkatan dilakukan. “Kami sudah mengumpulkan berkas-berkas untuk menjadi tenaga PPPK,” kata Didik kepada wartawan, Kamis (9/5/2019).
Dia berharap ada kepastian terkait dengan status karena saat ini masih sebagai honorer. “Mudah-mudahan ada kejelaskan terkait dengan perjanjian kerjanya seperti apa hingga masalah insentif yang diberikan setiap bulannya seperti apa. Yang jelas kami sangat berharap adanya kepastian dan tidak menggantung seperti sekarang,” katanya.
Menurut Didik hingga saat ini peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPPK tahap pertama tetap bekerja seperti biasa memenuhi kewajiban sebagai seorang pegawai meski statusnya masih tetap sama yakni pegawao honorer. “Saya tetap mengajar seperti biasa, teman-teman yang lain juga bekerja seperti biasa. Kami berharap agar rekrutmen PPPK segera dituntaskan dan tidak berhenti di tengah jalan,” katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Formasi dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, Reni Linawaty, saat dikonfirmasi membenarkan jika rekrutmen P3K tahap pertama belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, pasca pengumuman peserta lolos seleksi belum ada tindaklanjut lagi terkait dengan pengangkatan maupun sistem dalam perjanjian kerja yang akan dijalankan.
Menurut dia hingga sekarang BKPP masih menunggu penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Selain itu untuk kejelasan di dalam perjanjian kerja juga masih menunggu regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah No.49/2018 tentang PPPK. “Kami menunggu aturan teknis selanjutnya seperti apa,” katanya.
Dijelaskan Reny, di dalam rekrutmen PPPK tahap pertama tidak bersifat umum karena terbatas untuk tenaga honorer dan pegawai yang masuk dalam database Kemenpan-RB sebanyak 94 orang. Namun saat pendaftaran dan seleksi tidak semua formasi terisi. “Setelah melalui tes ada 74 peserta yang lolos rekrutmen PPPK,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TPR Baron Gunungkidul resmi menerapkan pembayaran full cashless. Sistem non tunai akan dievaluasi sebelum diterapkan di TPR lain.
SIM keliling Sleman 19 Mei 2026 hadir di Mitra 10, termasuk layanan malam di Sleman City Hall untuk perpanjangan SIM A dan C.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dorong skrining kesehatan mental siswa usai kasus klitih yang menewaskan pelajar di depan SMAN 3 Jogja.
Jadwal SIM keliling Jogja hari ini hadir di Alun-Alun Kidul dan layanan drive thru di Mal Pelayanan Publik Kota Jogja.
KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat 246 ribu penumpang KAJJ selama libur Kenaikan Yesus Kristus, naik 189 persen dari pekan sebelumnya.
Disdik Sleman mulai adaptasi penerapan Bahasa Inggris di SD menjelang kebijakan wajib nasional pada tahun ajaran 2027/2028.