Bus Sekolah Gunungkidul Belum Normal, Ini Penyebabnya
Layanan bus sekolah Gunungkidul belum kembali normal. Kenaikan BBM non-subsidi membuat enam rute belum melayani penjemputan siswa saat pulang.
Ternak sapi/Harian Jogja-dokumen
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan ternak yang mati mendadak. Langkah ini sebagai salah satu upaya agar penyebaran penyakit antraks tidak semakin luas.
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner DPP Gunungkidul, Retno Widyastuti, mengatakan penemuan kasus antraks di Dusun Grogol IV, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, tidak lepas dari ketidaktahuan masyarakat dalam penanganan hewan yang mati. Seharusnya ternak yang mati mendadak harus dikubur dan tidak boleh disembelih. “Kalau saat mati langsung dikubur maka antraks tidak akan menyebar lebih luas karena tetap berada di tubuh hewan yang mati,” kata Retno kepada wartawan, Minggu (26/5/2019).
Menurut dia, dengan penyembelihan maka potensi penyebaran antraks meluas. Pasalnya, darah yang keluar dari hewan saat berada di tanah berkembang dan membentuk spora antraks. Proses ini membuat bakteri lebih kuat karena memiliki pelindung dan dapat bertahan selama 80 tahun. “Kalau seperti ini potensi penyebaran lebih tinggi. Jadi, kami mengimbau agar masyarakat tidak menyembelih ternak yang mati mendadak,” katanya.
Retno menjelaskan prosedur yang benar dalam penanganan hewan yang mati mendadak adalah dengan mengubur di kedalaman dua meter. Selain itu, untuk keamanan bangkai bisa dibakar dan disiram dengan formalin 10%.
Ia menuturkan, deteksi penyakit antraks pada hewan yang masih hidup sangat sulit. Namun indikasi bisa dilihat dari kondisi hewan yang mati secara mendadak dan dari delapan lubang di tubuh hewan akan mengeluarkan darah. “Oleh karena itu kami menggencarkan vaksin terhadap hewan ternak agar penyebaran antraks tidak semakin meluas,” katanya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Veteriner Wates, Bagoes Poermadjaja. Menurut dia, penyembelihan ternak yang mati mendadak memperluas potensi penyebaran antraks. Pasalnya, darah yang keluar dari hewan tidak bisa membeku dan akan terus menetes secara terus menerus. “Ini yang ditakutkan. Sebagai contoh, saat kabar daging yang disembelih [di Grogol IV] di bawa ke Kulonprogo langsung kami telusuri,” katanya.
Ia menjelaskan, penelusuran dilakukan agar potensi penyebaran tidak semakin meluas. “Kalau dibawa ke mana-mana potensi penyebaran semakin meluas karena darah dari hewan akan terus menetes di jalanan. Jadi, yang paling aman saat menemukan ternak mati mendadak dengan cara mengubur,” katanya.
Kepala DPP Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto, menambahkan penyembelihan hewan yang mati mendadak di Dusun Grogol, selain karena ketidaktahuan juga disebabkan pemilik ternak tak ingin merugi lebih banyak lagi. “Ya intinya eman-eman [tidak ingin mubazir]. Jadi saat sapi sekarat langsung disembelih kemudian dijual sehigga ruginya tidak terlalu banyak,” katanya.
Menurut dia, hal ini tidak bisa dibiarkan sehingga masyarakat harus diberikan sosialisasi. Bambang menilai penyembelihan hewan yang mati mendadak tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan. “Paling aman harus dikubur karena jika disembelih potensi penyebaran penyakit semakin meningkat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Layanan bus sekolah Gunungkidul belum kembali normal. Kenaikan BBM non-subsidi membuat enam rute belum melayani penjemputan siswa saat pulang.
Menteri PU Dody Hanggodo membantah mutasi ASN Kementerian PU berkaitan dengan bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang viral di media sosial.
Indonesia dan India memperkuat kerja sama pengembangan SDM digital, talenta AI, dan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi transformasi dunia kerja.
Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim.
Pemerintah menyiapkan skema penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Uji coba penyaluran PKH dan BPNT ditargetkan dimulai pada Agustus 2026.
Menteri Desa Yandri Susanto menyebut 20 persen keuntungan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi Pendapatan Asli Desa untuk memperkuat ekonomi desa.