Tahun Depan Bakal Ada Mal Pelayanan Publik di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL- Pemerintah Kabupaten Bantul segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun depan. MPP yang dianggarkan sebesar Rp16,5 miliar tersebut diklaim untuk mempermudah pelayanan masyarakat karena banyak pelayanan yang bisa diakses dalam satu gedung MPP tersebut.

“Pembangunannya mulai 2020 dianggarkan Rp16,5 miliar. Tahun ini baru penyusunan DED [Detail Engineering Desain],” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis, saat ditemui seusai halalbihalal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Rabu (12/6)/2019.

Helmi mengatakan rencana pembangunan MPP merupakan salah satu program perioritas di tahun depan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemkab menginginkan masyarakat dalam mengakses semua layanan lebih mudah, nyaman, ideal, dan tidak harus bolak-balik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke OPD lainnya.

Nantinya, kata dia, semua layanan perizinan pembangunan, izin perusahaan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga pengurusan surat izin mengemudi (SIM) bisa dilayani di MPP tersebut. Disinggung soal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Helmi mengatakan layanan MPP lebih lengkap karena tidak hanya berkaitan dengan OPD di Pemkab Bantul, namun berkaitan juga dengan instansi vertikal.

Rencananya lokasi yang bakal dijadikan Mal Pelayanan Publik adalah KomplekS Pemerintahahan Kabupaten Bantul wilayah Manding, tepatnya di bagian timur ruang pertemuan komplek Manding. Bangunan yang dirancang dua lantai tersebut diharapkan sudah bisa digunakan pada 2021 mendatang. “Anggaran Rp16,5 miliar ini hanya untuk pembangunan, nanti akan dievaluasi lagi,” tandas Helmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.