Badan Arsip Luncurkan Buku Pemilu 1971

[caption id="attachment_420927" align="alignleft" width="370"]http://www.harianjogja.com/?attachment_id=420927" rel="attachment wp-att-420927">http://images.harianjogja.com/2013/06/BUKU-PEMILU-adreas-tri-pamungkas-370x277.jpg" alt="" width="370" height="277" /> Foto Buku Pemilu
JIBI/Harian Jogja/Andreas Tri Pamungkas[/caption]

JOGJA—Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY meluncurkan buku Pemilu 1971 di DIY: Potret Surutnya Partai Politik di Sasono Hinggil Dwi Abad, Kraton Jogja, dalam rangkaian pameran arsip, Jumat (28/6/2013).

Arie Sujito, Pengamat Politik yang menjadi pembicara dalam bedah buku itu mengatakan Pemilu 1971 itu menjadi pembelajaran bagi kehidupan politik Indonesia. Tahun tersebut merupakan proyek awal orde baru dalam melakukan depolitisasi.

Untuk melakukan hal tersebut, rezim orde baru, melakukan propaganda-propaganda yang membingkai politik itu adalah sesuatu hal yang jahat. Sehingga stabilisasi politik menjadi tujuan utama dan pemilu hanya sekedar menjadi ornamen semata.

Berbeda dengan sekarang, lanjutnya, demokrasi lebih terbuka. Banyak partai baru yang berdiri. Kebebasan berekpresi dijamin Undang-undang. Karena itu, tak pantas jika kondisi sekarang ini dipertentangkan dengan kondisi pada orde baru melalui slogan: Enak Jamanku To?

Arie mengatakan dulu meskipun ada kesepakatan musyawarah mufakat. Namun apa yang terjadi? Mufakat menurutnya lebih dulu disepakati terlebih dulu ketimbang musyawarah.”Dulu, diskusi- diskusi tidak bisa digelar sebebas sekarang ini. Aktivis banyak bicara diciduk,” ujar Dosen Sosiologi, Fisipol UGM itu.

Sekarang menurutnya sistem memang sudah terbangun dengan baik. Namun soal mentalitas politisi dan partai politik masih dipertanyakan”.Partai- partai kehilangan ideologinya,” tuturnya.

Politik sekarang ini identik dengan politik royal. Semua bisa diganti dengan uang. Baliho dan bendera. Menurutnya berbeda dengan masa orde lama dulu, masyarakat miskin yang tidak bisa apa-apa dikunjungi dan diberikan bekal sama partai sehingga mereka mengingat harus memilih siapa ketika pemilu.

“Sedangkan yang terjadi pada setiap pemilihan sekarang ini politisi lebih suka memasang foto dalam baliho dan dia tak hadir. Dan yang terpenting uangnya,” katanya.

Lebih parahnya mereka lebih memilih memasang foto dalam ukuran spanduk besar di jalan yang biayanya tidak sedikit. “Karena itu wajar jika setelah terpilih SK Pengangkatan mereka digadaikan,” ujarnya.

Buku arsip itu dibuat dengan tebal 366 halaman. Sebelumnya, badan arsip juga merilis buku: Sultan Hamengku Buwono IX, Langkah dan Kebijakan bagi Kesejahteraan Abdi Dalem.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News