Advertisement
SKANDAL DANA HIBAH PERSIBA: Periksa Idham, Kejati DIY Tidak Gentar
Advertisement
[caption id="attachment_431383" align="alignleft" width="300"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/26/skandal-dana-hibah-persiba-periksa-idham-kejati-tidak-gentar-431382/persiba-logo-22" rel="attachment wp-att-431383">http://images.harianjogja.com/2013/07/PERSIBA-LOGO2.jpg" alt="" width="300" height="300" /> JIBI/Harian Jogja/Istimewa
Logo Persiba[/caption]
Harianjogja.com, JOGJA : Kejaksaan Tinggi DIY menyatakan tidak gentar mengungkap kasus dugaan http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/20/idham-samawi-tersangka-jumat-keramat-idham-samawi-kejati-tetapkan-dua-tersangka-428327">korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul yang melibatkan mantan Bupati Idham Samawi.
Advertisement
Koordinator Intel Kejati DIY, Abdullah menyatakan pihaknya tidak akan gentar memeriksa tersangka Idham Samawi meskipun ia merupakan pemimpin tertinggi PDI Perjuangan di DIY serta punya basis massa.
Menurut Abdullah, tidak ada orang yang kebal hukum dan semua mendapat perlakuan sama.
"Kami profesional dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum itu diberlakukan pada orang yang memiliki tanggungjawab hukum, dan semua sama, yang penting ada bukti-bukti yang menguatkan ke sana," katanya, Jumat (26/7/2013).
Dalam penganggaran hibah Persiba pada 2011, http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/26/skandal-dana-hibah-persiba-tersangka-bisa-bertambah-dari-kalangan-legilatif-431372">sebanyak 32 anggota DPRD Bantul menyetujui usulan dana hibah untuk KONI yang di antaranya ditujukan pada Persiba dengan jumlah dana paling besar dibanding cabang olahraga lainnya.
Padahal, kata dia, saat DPRD Bantul mengambil keputusan untuk menyetujui anggaran sekitar Agustus 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2011 yang melarang penggunaan APBD untuk klub profesional telah terbit.
Namun demikian, kata dia, kecuali persetujuan penganggaran hibah tahap pertama pada APBD murni senilai Rp8 miliar pada 2010 menurutnya tak melanggar Permendagri karena peraturan tersebut baru berlaku mulai Juli 2011.
"Hibah itu (tahap pertama) sudah lebih awal daripada Permendagri, tapi (APBD tahap dua) itu kan sudah ada Permendagri," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Satpol PP Bantul Kerahkan 100 Personel Bersihkan Sampah Liar di Ring Road Selatan
Polisi Periksa 12 Orang Terkait Dugaan Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon
Disdikpora DIY Paparkan Cara Guru di Jogja Bocorkan Soal ASPD
Dua TPR Menuju Pantai Bakal Dipindah, Pemkab Gunungkidul Sediakan Rp2 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Advertisement
Hasil Investigasi Kebocoran Soal ASPD, Guru SMPN 10 Jogja Tidak Terbukti Membocorkan Soal
Di Pasar Beringharjo Kini Ada Layanan KB Pemasangan Kontrasepsi Gratis, Cek Jadwalnya
Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Polda DIY Naikkan Status Kasus Dugaan Mafia Tanah Yang Menimpa Mbah Tupon ke Tahap Penyidikan
Plengkung Gading Jogja Masih Ditutup untuk Renovasi, Ini Penampakan Terbarunya
Advertisement
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Menilik Budaya bersama Event Budaya Terbesar UGM Residence
Proses Hukum Kasus Mbah Tupon di Bantul Segera Masuk Tahap Pengadilan
Advertisement
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Sebut Nomor Ponsel Hasto Kristiyanto Ternyata Bernama Sri Rejeki Hastomo, Ini Komentarnya
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Luncurkan SPPG di Tridadi Sleman, Menko Muhaimin Ungkap Efek Berantai Bagi Masyarakat
- Produk UMKM Kota Jogja Diminati Peserta Munas VII APEKSI 2025
- Investasi di Sektor Utara Gunungkidul Bakal Digenjot
- Polisi Menangkap Tiga Pelaku Penganiayaan Ojol Pengantar Makanan di Pintu Masuk UGM
- KISAH INSPIRATIF: Kartini, Penjaga Warung Sayur yang Naik Haji Tahun Ini
Advertisement
Advertisement
