Kehancuran Ekologi RI di Balik Transisi Energi Disuarakan di COP30
Nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
Harianjogja.com, BANTUL- Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul menemukan ribuan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di daerah ini bermasalah. Bahkan ditemukan anggota TNI dan Polri yang terdaftar sebagai pemilih.
Ketua Panwaslu Bantul Supardi mengatakan, lembaganya melakukan survei di lebih dari 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bantul yang melibatkan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Survei yang dilaksanakan sejak Agustus tersebut untuk mengetahui keakuratan DPS yang jumlahnya kini mencapai 727.925 jiwa.
Hasilnya, banyak ditemukan data pemilih bermasalah. Diantaranya ditemukan 1.449 pemilih ganda yang terdaftar di lebih dari satu TPS, sebanyak 334 pemilih telah meninggal dunia namun masih terdaftar, pemilih yang pindah domisili sebanyak 490 orang, pemilih di bawah umur 11 orang, pemilih tanpa identitas lengkap 1.581 orang.
Bahkan ditemukan pula 11 orang anggota TNI dan Polri yang harusnya netral atau tak boleh memilih namun terdaftar di DPS.
"Sementara itu lainnya sebanyak seribu tujuh puluh tujuh pemilih bermasalah karena data salah. Misalnya tempat tanggal lahir, status perkawinan, nama dan alamatnya salah," kata Supardi, Rabu (11/9/2013).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
Perdagangan hewan kurban Bantul naik jelang Iduladha 2026, omzet pedagang diprediksi tumbuh hingga 40 persen.
BRIN kembangkan pelat karet RCP untuk perlintasan KA, inovasi baru tingkatkan keselamatan dan kurangi risiko kecelakaan.
Prediksi Malut United vs Persita di Super League 2026, tuan rumah diunggulkan menang berkat lini depan tajam.
Budi Waljiman menyerahkan bantuan gamelan Suara Madhura untuk SMA Bosa Jogja guna memperkuat pelestarian budaya Jawa di sekolah.
Prabowo tegas minta BPKP tetap periksa pejabat yang diduga menyimpang tanpa melihat kedekatan dengan dirinya.