Advertisement
Pengiriman TKI Pemerintah Tak Diminati karena Banyak Prosedur
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO -Masyarakat enggan menggunakan jasa pengiriman tenaga kerja indonesia(TKI) ke luar negeri milik Pemerintah karena prosedur yang dianggap terlalu berat.
Pejabat Fungsional Pelayanan TKI Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo Tri Iswanti mengatakan program pengiriman tenaga kerja indonesia (TKI) oleh pemerintah biasanya sudah diatur melalui nota kesepaham bersama yakni pemerintah dengan pemerintah atau "G to G".
Advertisement
Program G to G ini sudah dijalankan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Korea, Jepang, dan Taiwan.
"Masyarakat enggan mengikuti program G to G ini. Menurut mereka, program ini prosedurnya terlalu berat dan harus memiliki pendidikan dan ketrampilan khusus. TKI Kulonprogo yang melalui calo biasanya kerja di sektor informal. Ini cukup memprihatinkan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas calo pengiriman TKI asal Kulonprogo secara ilegal," kata dia, Jumat (11/10/2013).
Dia mengatakan kecamatan yang sangat rawan terjadi pengiriman TKI ilegal atau melalui calo yakni masyarakat yang berada diperbatasan dengan Jawa Tengah seperti Kecamatan Temon, Samigaluh dan Girimulyo.
"Kami berharap, pemerintah setempat mampu memberikan penjelasan secara seksama bagi calon tenaga kerja yang mau berangkat keluar negeri. Petugas harus bertanya, soal PPTKIS yang mengirim sebelum menerbitkan surat keterangan pencari kerja," kata dia.
Masyarakat Girimulyo Ngatiyah mengatakan calo TKI di wilayahnya cukup meresahkan masyarakat setempat. Selain itu, banyak TKI asal daerah setempat yang pulang ke kampung tetapi terkena hipnotis dan gendam.
"Kami sudah lapor ke Dinsosnakertrans supaya hal ini ditindaklanjuti. Ini cukup meresahkan masyarakat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Polda DIY Naikkan Status Kasus Dugaan Mafia Tanah Yang Menimpa Mbah Tupon ke Tahap Penyidikan
Plengkung Gading Jogja Masih Ditutup untuk Renovasi, Ini Penampakan Terbarunya
Advertisement
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Menilik Budaya bersama Event Budaya Terbesar UGM Residence
Proses Hukum Kasus Mbah Tupon di Bantul Segera Masuk Tahap Pengadilan
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Advertisement
Tim Hukum Pemkab Bantul Dampingi Pengusutan Kasus Tanah Keluarga Bryan
Truk Bermuatan Batu Alam Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Meninggal di Tempat
Jadwal Perpanjangan SIM Keliling di Sleman, Jumat 9 Mei 2025
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Penting Untuk Percepatan Swasembada Pangan
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Jumat 9 Mei 2025
Advertisement
Rasa Aman Mahasiswa Rantau di Jogja Berkat BPJS Kesehatan
Berita Pilihan
Advertisement
Pemerintah Indonesia Diminta Jadi Juru Damai Konflik India dan Pakistan
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Belasan Peserta Seleksi PPPK Tahap II di Sleman Gugur Tanpa Lalui Seleksi Kompetensi
- Pria Paruh Baya Tersengat Listrik Saat Tengah Bekerja di Banguntapan Bantul
- Pembangunan Jalan Alternatif Sleman-Gunungkidul Segmen B Segera Dimulai, Pagu Rp73 Miliar
- Luncurkan SPPG di Tridadi Sleman, Menko Muhaimin Ungkap Efek Berantai Bagi Masyarakat
- Produk UMKM Kota Jogja Diminati Peserta Munas VII APEKSI 2025
Advertisement
Advertisement
