Advertisement
Pengiriman TKI Pemerintah Tak Diminati karena Banyak Prosedur
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO -Masyarakat enggan menggunakan jasa pengiriman tenaga kerja indonesia(TKI) ke luar negeri milik Pemerintah karena prosedur yang dianggap terlalu berat.
Pejabat Fungsional Pelayanan TKI Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo Tri Iswanti mengatakan program pengiriman tenaga kerja indonesia (TKI) oleh pemerintah biasanya sudah diatur melalui nota kesepaham bersama yakni pemerintah dengan pemerintah atau "G to G".
Advertisement
Program G to G ini sudah dijalankan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Korea, Jepang, dan Taiwan.
"Masyarakat enggan mengikuti program G to G ini. Menurut mereka, program ini prosedurnya terlalu berat dan harus memiliki pendidikan dan ketrampilan khusus. TKI Kulonprogo yang melalui calo biasanya kerja di sektor informal. Ini cukup memprihatinkan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas calo pengiriman TKI asal Kulonprogo secara ilegal," kata dia, Jumat (11/10/2013).
Dia mengatakan kecamatan yang sangat rawan terjadi pengiriman TKI ilegal atau melalui calo yakni masyarakat yang berada diperbatasan dengan Jawa Tengah seperti Kecamatan Temon, Samigaluh dan Girimulyo.
"Kami berharap, pemerintah setempat mampu memberikan penjelasan secara seksama bagi calon tenaga kerja yang mau berangkat keluar negeri. Petugas harus bertanya, soal PPTKIS yang mengirim sebelum menerbitkan surat keterangan pencari kerja," kata dia.
Masyarakat Girimulyo Ngatiyah mengatakan calo TKI di wilayahnya cukup meresahkan masyarakat setempat. Selain itu, banyak TKI asal daerah setempat yang pulang ke kampung tetapi terkena hipnotis dan gendam.
"Kami sudah lapor ke Dinsosnakertrans supaya hal ini ditindaklanjuti. Ini cukup meresahkan masyarakat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Festival Karawitan Anak Jadi Upaya Pemkab Bantul Melestarikan Budaya Jawa
Kemantren Kraton di Jogja Dorong Inovasi Budi Daya Maggot untuk Atasi Sampah
Penipuan Identitas Kependudukan Digital Banyak Terjadi di Jogja, Ini yang Dilakukan Pemkot
JAMBORE PSKS 2025, 400 Pilar Sosial Berkumpul di Guwosari
Advertisement
Mafia Tanah Kas Desa, Penanggung Jawab Tambang Tanah Uruk Tol Jogja-Solo Dituntut 5 Tahun Penjara
Tol Prambanan-Klaten Dibuka, Dinas Parwisata DIY Menyiapkan Paket untuk Menarik Wisatawan
Sekolah Rakyat Segera Dilaunching, di DIY Ada 13 Rombel dengan 275 Siswa
Bupati Gunungkidul Serahkan Penghargaan PELANDUK 2025 dan Wulan Panutan
Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Disertai Ledakan SPBU Gedongtengen Jogja, Ada Alat Tak Berfungsi
Advertisement
Bantul Siapkan 4 Jurus untuk Wujudkan Swasembada Pangan, Ini Rinciannya
Penutupan Peternakan Babi di Tlogoadi Sleman: Kandang Sudah Kosong Saat Satpol PP Datang
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tanjungtirto Berbah, 1 Orang Tewas
2 Geng Remaja Jogja Berseteru Sebabkan 1 Orang Luka Tusuk, Polisi Tangkap 10 Pelaku
Advertisement
Ribuan Warga Hadiri Tradisi Petik Laut di Pelabuhan Sadeng Gunungkidul
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Pemkot Jogja Alihkan Pengelolaan Cadangan Beras dari PT Taru Martani ke Foodstation XT Square
- Wiyos Santoso, Ni Made dan Aris Eko Masuk Tiga Besar Kandidat Sekda DIY
- Prestasi ORI DIY, Selesaikan 177 Laporan Selama Semester I 2025, Paling Banyak Soal Isu Pendidikan
- Libur Sekolah, Museum Sandi Ramai Dikunjungi Wisatawan Keluarga
- Leptospirosis di Jogja Meningkat Signifikan, Ada 18 Kasus dengan Lima Kematian
Advertisement
Advertisement
