Advertisement
Dana Hibah Terlalu Longgar, Rawan Disalahgunakan
Ilustrasi dana bansos (JIBI/Solopos - Reuters)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Indikator utama terjadinya penyelewengan dana bantuan sosial dan hibah karena kurang selektifnya proses pengawasan dan verifikasi saat proses pengajuan berlangsung. Akibatnya, kondisi ini digunakan sebagai celah untuk kepentingan beberapa oknum tertentu untuk menyelewengkan bantuan tersebut.
Kepala Dinas Pajak, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo membenarkan jika tingkat pengawasan dan proses verifikasi harus lebih ditingkatkan, supaya penyelewengan tersebut dapat diminimalisir. Hanya, dia berpendapat jika setiap pemerintahan itu memiliki cara berbeda dalam melakukan pengawasan penyaluran bansos ini.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
"Kalau di tempat kami (Pemda DIY) dilakukan secara berlapis. Seperti verifikasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis melakukannya. Jika lolos dari SKPD teknis, DPPKA pun kembali memverifikasi," tegasnya dalam diskusi "Bansos dan Politik Praktis" di Joglo Winasis, kantor Institute For Research and Empowerment, Ngaglik, Sleman, Rabu (16/4/2014).
Pejabat yang akrab disapa BWH ini mengatakan, penyaluran bansos ini
berpotensi masalah karena adanya benturan peraturan. Pasalnya saat ini, yang menjadi rujukan adalah Permendagri No 39 tahun 2012. Padahal di satu sisi pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2012.
"Ada perbedaan signifikan terkait dua peraturan ini. Jujur saja, aturannya lebih ketat dalam PP karena penerima bantuan harus memiliki badan hukum. Sedangkan dalam peraturan menteri itu lebih longgar dan siapa saja dapat diberikan dana hibah," ungkapnya.
Dia berpendapat, masalah utama bukan terletak pada penyaluran bantuan sosial. Tapi, pada proses pencairan dana hibah, karena dirasa memiliki aturan yang lebih longgar ketimbang pencairan dana bantuan sosial.
"Kalau bansos jelas, hanya diberikan untuk penyandang masalah sosial dan ujudnya tidak boleh berupa uang," tegasnya.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sapi Sakit LSD di Sleman Bertambah Jadi 1.375 Kasus
Sudah Dibuka, Ada 12 Pelatihan Kerja Gratis bagi Warga Jogja
Bupati Bantul Tolak Pemberhentian Jam Malam Anak, Ini Alasannya
Rawan Kecelakaan, KAI Taruh Speed Bump di 10 Pelintasan KA Tanpa Petugas
Advertisement
Ada Larangan Bukber untuk ASN, Pengusaha Kuliner: Omzet Anjlok 300%
7 Bakal Calon DPD DIY Lolos Pendaftaran, Ada GKR Hemas hingga Gus Hilmy
Sri Sultan HB X Resmikan Gedung Laboratorium Terpadu Sasana Mulya Husada
Siklon Tropis Herman! BMKG Peringatkan Warga Wilayah Kulonprogo Bagian Utara
Bertambah, Kini Ada 5 Warga Gunungkidul Dirawat di RS karena Virus Corona
Advertisement
Gegara Larangan Thrifting, Pedagang di XT Square Mengeluh Omzet Anjlok
Renovasi Pasar Sentul Makan Waktu 7,5 Bulan, Ratusan Pedagang Segera Dipindahkan
Ada Siklon Tropis Herman, BPBD Minta Warga DIY Waspada!
Piala Dunia Batal Digelar di Indonesia, Jogja Ikut Terdampak
Diduga Terpeleset, Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Saluran Irigasi
Advertisement
Petugas Temukan Daging Sapi Busuk Satu Lemari Penuh di Pasar Kulonprogo
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Angin Kencang di Wilayah Bantul, 5 Kapanewon Terdampak
- Pemkab Gunungkidul Pastikan ADD untuk Kalurahan Tidak Dipangkas
- GKR Hemas Ajak Perempuan Muslim Mengamalkan Pancasila
- Waspada Cuaca Ekstrem Empat Hari ke Depan, Hujan Tidak Lama tapi Anginnya Merusak
- Tak Bayar Uang Pengganti, Mantan Lurah Getas Gunungkidul Bisa Dihukum Lebih Lama
Advertisement
Advertisement
