Advertisement
Dana Hibah Terlalu Longgar, Rawan Disalahgunakan
Ilustrasi dana bansos (JIBI/Solopos - Reuters)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Indikator utama terjadinya penyelewengan dana bantuan sosial dan hibah karena kurang selektifnya proses pengawasan dan verifikasi saat proses pengajuan berlangsung. Akibatnya, kondisi ini digunakan sebagai celah untuk kepentingan beberapa oknum tertentu untuk menyelewengkan bantuan tersebut.
Kepala Dinas Pajak, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo membenarkan jika tingkat pengawasan dan proses verifikasi harus lebih ditingkatkan, supaya penyelewengan tersebut dapat diminimalisir. Hanya, dia berpendapat jika setiap pemerintahan itu memiliki cara berbeda dalam melakukan pengawasan penyaluran bansos ini.
Advertisement
"Kalau di tempat kami (Pemda DIY) dilakukan secara berlapis. Seperti verifikasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis melakukannya. Jika lolos dari SKPD teknis, DPPKA pun kembali memverifikasi," tegasnya dalam diskusi "Bansos dan Politik Praktis" di Joglo Winasis, kantor Institute For Research and Empowerment, Ngaglik, Sleman, Rabu (16/4/2014).
Pejabat yang akrab disapa BWH ini mengatakan, penyaluran bansos ini
berpotensi masalah karena adanya benturan peraturan. Pasalnya saat ini, yang menjadi rujukan adalah Permendagri No 39 tahun 2012. Padahal di satu sisi pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2012.
"Ada perbedaan signifikan terkait dua peraturan ini. Jujur saja, aturannya lebih ketat dalam PP karena penerima bantuan harus memiliki badan hukum. Sedangkan dalam peraturan menteri itu lebih longgar dan siapa saja dapat diberikan dana hibah," ungkapnya.
Dia berpendapat, masalah utama bukan terletak pada penyaluran bantuan sosial. Tapi, pada proses pencairan dana hibah, karena dirasa memiliki aturan yang lebih longgar ketimbang pencairan dana bantuan sosial.
"Kalau bansos jelas, hanya diberikan untuk penyandang masalah sosial dan ujudnya tidak boleh berupa uang," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Disbud DIY Rilis Lima Film Angkat Kebudayaan Jogja
Jumlah RTLH di Bantul Cukup Tinggi, Alokasi Perbaikan RTLH Setiap Tahun Masih Sedikit
Pengadaan Lahan Tol Jogja-Bawen Capai 91 Persen, Pembayaran Ganti Rugi Bakal Dilakukan Dalam Waktu Dekat
Tarik Kunjungan Wisatawan ke Kotabaru, Pemkot Jogja Menggelar Kotabaru Ceria, Catat Tanggalnya
Advertisement
Polisi Tangkap Maling Perabotan Rumah Tangga di Kulonprogo
Ada Kabel Semerawut, ORI DIY: Laporkan!
31 Kg Bubuk Mesiu Bahan Petasan Dimusnahkan Polisi di Pantai Depok
Komplotan Spesialis Pengganjal ATM di Gerai Ritel Modern Ditangkap Polresta Jogja
Ratusan PNS Sleman Dapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya
Advertisement
Tanah 3 SD Negeri Kulonprogo Masih Milik Warga, Disdikpora Fasilitasi Pembebasannya
70 Kasus Flu Singapura Ditemukan di Jogja, Dinkes: Tidak Perlu Panik
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Pemilu Usai, Gus Endar Serukan Persatuan dan Kerukunan
Produksi Padi Sleman Awal Tahun Ini Menurun, Palawija Relatif Stabil
Advertisement
Cegah Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Jogja Dorong Masyarakat Punya Sertifikat Tanah Elektronik
Berita Pilihan
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Calon Perseorangan Pilkada DIY 2024 Harus Mengantongi Ini
- BKK DANAIS 2024: Rp29,4 Miliar Digulirkan untuk Padat Karya 160 Kalurahan di DIY
- Peringatan OTDA Jadi Momentum Mengarah ke Ekonomi Hijau Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat
- AHY Pasang Target LavAni Pertahankan Gelar Juara di Proliga 2024
- Cara Membeli Tiket KA Bandara Jogja via Online
Advertisement
Advertisement
