Demo Besar di Eropa Meluas, Biaya Hidup hingga Perumahan Jadi Pemicu
Demonstrasi meluas di Eropa sejak September 2026. Krisis pendidikan, biaya hidup, perumahan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah memicu aksi di sejumlah negar
JIBI/Solopos/Ardiansyah Indra Kumala Warga melihat layar yang menampilkan kesalahan rekapitulasi perhitungan suara PPK Banjarsari saat berlangsung rekapitulasi perhitungan suara KPU Kota Solo di Hotel Kusuma Sahid Prince Solo, Minggu (20/4). Akibat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah tersebut rekapitulasi sempat diskor untuk menghadirkan saksi rekapitulasi tingkat PPK Banjarsari.
Harianjogja.com, JOGJA-Keberatan Partai Golkar dan Partai Nasdem atas hasil rekapitulasi pemilu legislatif (Pileg) terus berlanjut.
Kedua partai itu menolak hasil pencermatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dan akan melakukan upaya hukum dengan menggugat hasil pileg ke Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar DIY Jhon S Kaban mengungkapkan, secara subtansi tuntutan Golkar belum dipenuhi KPU.
KPU DIY menurutnya belum menjawab terkait dugaan manipulasi suara di sejumlah TPS. Dia menuduh ada upaya sistematis melakukan manipulasi suara sehingga merugikan partainya.
“Bagaimana mungkin dokumen C1 berhologram yang dimiliki saksi kami bisa berbeda dengan yang dimiliki KPU dan Bawaslu karena yang mengeluarkan adalah petugas KPPS,” tegas Jhon, saat dihubungi Selasa (6/5/2014)
Oleh karena itu, Golkar menolak menandatangani hasil pencermatan ulang 53 TPS di KPU DIY pada Minggu (4/5/2014) malam lalu. “Kami akan bawa permasalahan ini ke jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi,” tandas Jhon.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem DIY Subardi juga mengatakan secara subtansi KPU belum menjawab keberatan partainya. Namun dia menegaskan, bukan persoalan menerima dan tidak hasil rekapitulasi pemilu, melainkan Nasdem menginginkan pemilu dilakukan jujur dan adil.
Subardi menilai masih ada ketidakjujuran dalam pelaksanaan pileg beberapa waktu lalu. “Proses pemilu yang tidak jujur akan membawa pemimpin yang tidak jujur juga nantinya,” ucap Subardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Demonstrasi meluas di Eropa sejak September 2026. Krisis pendidikan, biaya hidup, perumahan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah memicu aksi di sejumlah negar
Kejagung melelang 209.081,97 ton batu bara sitaan kasus Samin Tan senilai Rp264,08 miliar. Satu peserta dinyatakan sebagai pemenang.
PSIM Jogja mengajukan banding atas sanksi 10 pertandingan Mauro Caballero terkait dugaan rasisme terhadap pemain Bhayangkara FC.
Marc Marquez menjadi yang tercepat di Practice MotoGP Malaysia 2026 meski terjatuh. Jorge Martin harus memulai kualifikasi dari Q1.
Banjir di Aceh Selatan merendam dua desa di Trumon Tengah. Sebanyak 112 warga dari 30 keluarga terpaksa mengungsi.
DPRD Kulon Progo mendorong pemerataan perbaikan jalan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, usaha UMKM, dan ekonomi warga.