KPK VS POLRI : Ada Upaya Polri Dijadikan Kementerian

Uli Febriarni

Minggu, 25 Januari 2015 - 09:20 WIB

Mediani Dyah Natalia

KPK VS POLRI : Ada Upaya Polri Dijadikan Kementerian

Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Palu berunjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jalan protokol depan Kantor Gubernur Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (23/1 - 2015). Mereka menganggap adanya upaya Polri melemahkan kinerja KPK dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sehingga mereka memberikan dukungan atas tindakan yang sudah dilakukan KPK terhadap koruptor termasuk di daerah mereka. Pengunjuk rasa juga mendesak KPK segera menang

KPK VS POLRI, Forep Jogja mencurigai ada dua skenario di balik peristiwa ini.

Harianjogja.com, JOGJA-Forum Eksponen Pergerakan (Forep) Jogja mencurigai ada dua skenario besar dalam perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), membubarkan KPK atau membuat institusi Polri menjadi sebuah lembaga Kementerian.

Koordinator Forep Jogja, Mirwan Syamsudin Syukur menerangkan Forep mencermati perseteruan antara kedua lembaga tersebut. Diawali dengan ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad itu, sedangkan ia diusulkan sebagai calon Kepala Polri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Presiden Joko Widodo.

Kondisi ini diperkeruh oleh pernyataan Plt.Sekjen Partai Demokrasi P Hasto Kristyanto, penetapan Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka karena dendam pribadi Abraham Samad gagal menjadi wakil presiden Joko Widodo. Penetapan status Budi Gunawan oleh KPK, mendapat balasan. Wakil Ketua Bambang Wijayanto dijadikan tersangka atas kasus Pilkada Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

"Berdasarkan etika politik dan kebangsaan, upaya komunikasi yang dibangun Joko Widodo dan elite PDI P dengan Abraham Samad selaku ketua KPK, adalah hal yang tidak sepatutnya dilakukan," ujar Mirwan, di halaman gedung DPRD DIY, Sabtu (24/1/2015).

Polemik ini, sambungnya, tidak akan terjadi jika para pemimpin lembaga negara dalam bertindak selalu mengedepankan etika dan moral bangsa. Serta meninggalkan arogansi kekuasaan. Di sisi lain perseteruan ini tidak akan berkepanjangan apabila presiden Joko Widodo selaku kepala negara tidak melakukan pembiaran atas upaya kelompok tertentu yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan melakukan pelemahan KPK maupun Polri.

Sementara itu, anggota Forep Jogja, Deddy Suwadi menegaskan kembali Forep hanya memiliki keinginan rakyat dan bangsa Indonesia merasa aman, sejahtera dan bersikap dengan etika. Tidak ada saling tabrak-menabrak antar institusi, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kebingungan pada rakyat.

"Polemik antara dua lembaga ini sesungguhnya tidak perlu terjadi, karena keduanya bisa membuat martabat bangsa jadi lebih baik. Antara KPK dan Polri secara kelembagaan tak ada pertentangan apapun, coba lihat keberadaan mereka dilihat secara fungsional," tandas Dedy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News