PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Tenaga Keamanan dari Luar Daerah, Warga Setempat Tuntut Kejelasan
Pelabuhan Tanjung Adikarta Kulonprogo merekrut tenaga keamanan, namun dari warga luar daerah. Akibatnya, warga setempat menuntut kejelasan
Harianjogja.com, KULONPROGO-Warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang didominasi warga Pedukuhan Keboan menuntut kejelasan mekanisme rekrutmen tenaga keamanan di Pelabuhan Tanjung Adikarto.
Mereka menilai terdapat kejanggalan dan ketidakkonsistenan dalam perekrutan tenaga kerja.
Informasi yang dihimpun, dalam proses pembebasan jalan pembangunan pelabuhan, pemerintah berjanji dan berkomitmen akan memprioritaskan masyarakat yang terdampak langsung dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam perekrutan tenaga kerja.
Persoalan muncul ketika tenaga keamanan yang dipekerjakan justru bukan berasal dari masyarakat setempat, melainkan dari luar desa bahkan luar kabupaten.
Tri Sukarno, 36, warga Keboan mengungkapkan sampai saat ini tidak ada satu pun warga yang terdampak pembangunan pelabuhan yang dilibatkan dalam pekerjaan. Bahkan informasi rekrutmen pun tidak dilakukan secara transparan.
“Warga Keboan tidak ada yang mendengar informasi tersebut, tahu-tahu sudah ada tenaga keamanan di pelabuhan dan bukan warga kami,” ujarnya saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD dan Komisi II DPRD Kulonprogo di Ruang Paripurna DPRD Kulonprogo, Jumat (13/3/2015).
Ia menguraikan tenaga keamanan yang dipekerjakan di pelabuhan sebanyak sembilan orang dan berasal dari Gunungkidul, Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah, Desa Glagah Kecamatan Temon, Desa Triharjo, Bendungan, Ngestiharjo, serta Karangwuni blok V, Kecamatan Wates.
“Yang dari Karangwuni blok V juga bukan warga terdampak pembebasan lahan,” sebutnya.
