APBD Perubahan Gunungkidul: Transfer Turun, PAD Dinaikkan
APBD Perubahan Gunungkidul 2026 mulai dibahas. Pendapatan turun Rp50,65 miliar, sementara PAD dinaikkan untuk menutupinya.
Musim kemarau belum sepenuhnya dinikmati tetapi warga Panggang mulai kesulitan mengakses air bersih.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Memasuki musim kemarau, krisis air bersih mulai melanda wilayah Kecamatan Panggang. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, warga terpaksa membeli dengan harga Rp140.000 untuk satu tangki air.
Menurut penuturan salah seorang warga Giriharjo, Kecamatan Panggang, Aprilia Evri Arisano mengaku krisis air sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Dampaknya, warga harus membeli air bersih dari truk-truk tangki yang sering lewat di daerah itu.
“Saya membelinya kemarin [Senin, 25 Mei 2015]. Untuk itu, saya harus merogoh kocek Rp140.000 sebagai penebus air-air itu,” kata April kepada wartawan, Selasa (26/5/2015).
Dia menjelaskan, penyebab terjadinya krisis air disebabkan oleh dua faktor. Pertama, kekeringan terjadi dikarenkan sudah memasuki musim kemarau. Adapun faktor kedua disebabkan adanya pemindahan pipa milik PDAM, karena proyek Jalur Jalan Lintas Selatan di Dusun Mendak, Desa Girisekar, Panggang.
“Pembangunan JJLS ternyata mengenai instalasi saluran air milik PDAM. Mau tidak mau, jalur pipa tersebut harus dipindah. Dampaknya, warga menjadi kesulitan mendapatkan air bersih,” tutur April.
Dia menambahkan, krisis air merupakan hal biasa saat memasuki musim kemarau. Guna pemenuhan tersebut, warga harus membeli dari truk pengangkut air. “Harganya juga bervariatif, tergantung dengan jarak rumah milik warga akan dikirim. Selain membeli sendiri, banyak warga yang menggantungkan dari penyaluran pemerintah,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan, penyaluran air bersih akan dilakukan secara situasional, dengan melihat kondisi terkini di lapangan. Hanya saja, untuk penyalurannya juga harus melalui beberapa mekanisme, salah satunnya adanya pelaporan dari pemerintah desa setempat.
“Kalau memang ada laporan secara resmi, maka akan segera kita kirim. Untuk penyaluran sendiri, bisa dilakukan kapan saja,” ungkap Dwi.
Dia menjelaskan, untuk tahun ini pemkab menyediakan anggaran Rp600 juta untuk bantuan air bersih. Jumlah ini berkurang Rp200 juta dibandingkan dengan anggaran di tahun lalu.
“Memang dananya berkurang, tapi warga tidak usah khawatir dan penyaluran air bisa dilakukan seperti biasa. Sebab, dana tersebut baru di dinsosnakertrans, sedangkan di kecamatan juga ada. Selain itu, provinsi juga sering menyalurkan air saat musim kemarau,” ujar Dwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APBD Perubahan Gunungkidul 2026 mulai dibahas. Pendapatan turun Rp50,65 miliar, sementara PAD dinaikkan untuk menutupinya.
DPR mendesak BGN menangani serius korban keracunan MBG, termasuk memastikan perawatan hingga pulih dan menanggung biaya pengobatan.
Kepala Desa Kasegeran Saifuddin mengusulkan mantan kades menjadi Pj. kepala desa saat audiensi dengan pimpinan DPR RI.
Sekitar 52 hektare sawah Banaran, Kulonprogo, bera akibat krisis air. Petani kini menerapkan pola tanam padi bergilir sambil menunggu hujan.
Korban longsor salju di Gunung Mizhirgi, Rusia, bertambah menjadi 13 orang. Empat pendaki masih hilang dalam pencarian di Ngarai Bezengi.
Presiden Prabowo melepas 430 atlet Indonesia dari 35 cabang olahraga untuk berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Jepang.