Advertisement
UMK 2016 : Terima Upah Tak Sesuai UMK, Pekerja Diminta Lapor ke Dinas
Ilustrasi demo buruh menuntut upah minimum yang layak. (JIBI/Solopos/Antara - Zabur Karuru)
Advertisement
UMK 2016 yang tidak dipatuhi oleh perusahaan, bisa dilaporkan ke Dinas
Harianjogja.com, SLEMAN- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Sleman berharap agar pekerja melaporkan perusahaan yang tidak membayar upah sesuai ketentuan. Pelaporan akan diterima jika disertakan dengan bukti berupa slip upah yang diterima.
Advertisement
Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakersos Sutiasih mengatakan, hingga kini belum ada aduan yang masuk terkait pelanggaran upah minimum kabupaten (UMK) yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya aduan tersebut bukan berarti semua perusahaan melaksanakan pembayaran UMK sesuai keputusan Gubernur DIY No.255/KEP/2015 tentang UMK 2016.
"Kami menerima setiap aduan [laporan]. Kalau ada perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMK. Meskipun fungsi pengawasan jalan, namun kami tidak bisa memonitor semua perusahaan karena keterbatasan petugas," kata Sutiasih, Rabu (10/2/2016).
Dia berharap, laporkan terkait UMK yang diadukan harus disertai dengan bukti. Seperti slip penerimaan upah yang diberikan perusahaan. Pihaknya berjanji akan menindak tegas perusahaan tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
"Ini bagian dari pelayanan. Kami akan berikan nota peringatan atau teguran kepada perusahaan tersebut agar membayar upah sesuai UMK yang berlaku," tandasnya.
Menurut Sutiasih, batas waktu pengajuan penangguhan UMK 2016 berakhir. Seluruh perusahaan mengajukannya ke Pemerintah DIY. Jika perusahaan tersebut tidak mengajukan penangguhan atau penangguhannya ditolak, maka perusahaan tersebut harus memenuhi ketentuan UMK.
Selain itu, penangguhan UMK juga memiliki batas waktu dan tidak bisa diterapkan selamanya. Misalnya, pembayaran sesuai UMK ditangguhkan antara dua hingga tiga bulan. Setelah itu, perusahaan wajib membayar upah sesuai UMK yang berlaku.
"Perusahaan harus mengajukan penangguhan UMK kepada pemerintah. Tidak bisa hanya berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerjanya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Festival Karawitan Anak Jadi Upaya Pemkab Bantul Melestarikan Budaya Jawa
Kemantren Kraton di Jogja Dorong Inovasi Budi Daya Maggot untuk Atasi Sampah
Penipuan Identitas Kependudukan Digital Banyak Terjadi di Jogja, Ini yang Dilakukan Pemkot
JAMBORE PSKS 2025, 400 Pilar Sosial Berkumpul di Guwosari
Advertisement
Mafia Tanah Kas Desa, Penanggung Jawab Tambang Tanah Uruk Tol Jogja-Solo Dituntut 5 Tahun Penjara
Tol Prambanan-Klaten Dibuka, Dinas Parwisata DIY Menyiapkan Paket untuk Menarik Wisatawan
Sekolah Rakyat Segera Dilaunching, di DIY Ada 13 Rombel dengan 275 Siswa
Bupati Gunungkidul Serahkan Penghargaan PELANDUK 2025 dan Wulan Panutan
Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Disertai Ledakan SPBU Gedongtengen Jogja, Ada Alat Tak Berfungsi
Advertisement
Bantul Siapkan 4 Jurus untuk Wujudkan Swasembada Pangan, Ini Rinciannya
Penutupan Peternakan Babi di Tlogoadi Sleman: Kandang Sudah Kosong Saat Satpol PP Datang
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tanjungtirto Berbah, 1 Orang Tewas
2 Geng Remaja Jogja Berseteru Sebabkan 1 Orang Luka Tusuk, Polisi Tangkap 10 Pelaku
Advertisement
Ribuan Warga Hadiri Tradisi Petik Laut di Pelabuhan Sadeng Gunungkidul
Berita Pilihan
Advertisement
Wakil Direktur Utama BRI Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Mesin EDC Bank
Advertisement
Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Wiyos Santoso, Ni Made dan Aris Eko Masuk Tiga Besar Kandidat Sekda DIY
- Prestasi ORI DIY, Selesaikan 177 Laporan Selama Semester I 2025, Paling Banyak Soal Isu Pendidikan
- Libur Sekolah, Museum Sandi Ramai Dikunjungi Wisatawan Keluarga
- Leptospirosis di Jogja Meningkat Signifikan, Ada 18 Kasus dengan Lima Kematian
- Asrama Sekolah Rakyat BBPPKS Purwomartani Sleman Siap Ditempati, Begini Fasilitasnya
Advertisement
Advertisement
